Puan: Penerimaan Perpajakan Turun, Pilihan Pahit Tarik Utang

Sidang Tahunan DPR dan MPR - Pidato Puan Maharani Foto: Youtube/MPR RI

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menyoroti penarikan utang yang jumbo menjadi pilihan pahit yang dilakukan pemerintah akibat penerimaan perpajakan yang menurun.

Puan mengungkapkan APBN sebagai salah satu instrumen yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan negara mengalami koreksi yang sangat dalam atas ruang fiskal.

APBN tersebut diperlukan untuk menangani berbagai urusan kebutuhan rakyat. Puan menyebut penurunan penerimaan perpajakan dan kebutuhan belanja subsidi yang meningkat sangat besar.

“Sehingga pilihan pahit yang kita tempuh dengan penarikan utang yang sangat besar,” ujar Puan dalam Sidang Paripurna Ke-1 Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (16/8).

APBN Tahun Anggaran 2025 berada pada masa transisi Pemerintahan sehingga penyusunannya juga khusus, sebagaimana diatur di dalam Undang Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025.

“Yaitu Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun pertama periode pemerintahan Presiden berikutnya,” kata Puan.

Puan menjelaskan tahun 2025 menjadi tahun pertama dari pemerintahan baru. Sehingga pemerintahan baru tersebut memiliki program-program yang sudah harus dijalankan sejak tahun pertamanya.

“Dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) APBN Tahun 2025, DPR RI dan Pemerintah bersepakat untuk tetap memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi Pemerintahan yang baru menjalankan program kerjanya di tahun 2025,” terang Puan.