Puan Sebut Peleburan Kementerian BUMN ke Danantara Dibahas di Komisi VI DPR
·waktu baca 2 menit
PerbesarKetua DPR RI, Puan Maharani, mengatakan rencana peleburan Kementerian BUMN dengan Danantara Indonesia sudah dibahas oleh Komisi VI DPR.
Adapun Komisi VI DPR membahas sektor perdagangan, kawasan perdagangan dan pengawasan persaingan usaha, BUMN, dan juga Danantara Indonesia.
Namun demikian, Puan enggan menjelaskan dengan rinci seberapa jauh pembahasannya antara Komisi VI DPR dan pemerintah, maupun rincian payung hukum yang tengah digodok.
"Kan sudah sedang dibahas di Komisi VI, sekarang pembahasannya sedang dibahas antara pemerintah dengan DPR, nanti seperti apa, bagaimana, kita akan sampaikan setelah pembahasan-pembahasan yang sedang dibahas," katanya kepada awak media di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (23/9).
Adapun Presiden Prabowo Subianto mengirimkan surat kepada pimpinan DPR terkait permohonan untuk merevisi Undang-undang BUMN. Surat itu yakni surat presiden (Surpres) Nomor R62 tertanggal 19 September terkait Undang-Undang nomor 1 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“R62 tanggal 19 September hal RUU tentang perubahan keempat atas UU nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara,” kata Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa (23/9).
Padahal, UU BUMN baru saja direvisi untuk ketiga kalinya dan disahkan DPR pada Februari 2025. Isu revisi UU BUMN ini mengemuka di tengah isu wacana dileburnya Kementerian BUMN dengan Danantara. Istana tak menampik bahwa ada wacana peleburan tersebut.
"Ada kemungkinan, tapi memang masih dalam proses kajian dan diskusi," kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9).
Menurut Prasetyo, rencana peleburan tersebut memiliki banyak pertimbangan. Salah satunya proses pelaksanaan pembinaan perusahaan-perusahaan negara. "Manajemen perbaikan itu sekarang kan sedang dikerjakan teman-teman di Danantara," terangnya.