Pungutan Eksopr CPO Nol, Program BPDPKS Terancam Mandek

Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman. Foto: Akbar Maulana/kumparan

Pemerintah telah memperpanjang masa pembebasan pungutan ekspor (PE) kelapa sawit dan turunannya atau CPO atau menjadi Rp 0, yang semula berakhir pada 31 Agustus 2022 menjadi 31 Oktober 2022. Dengan begitu, otomatis akan berdampak pada pemasukan Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS).

Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman mengatakan dana yang terkumpul di BPDPKS itu digunakan untuk membiayai program-program seperti peremajaan sawit rakyat hingga peningkatan SDM di sektor sawit. Apabila aturan PE nol itu diperpanjang lagi, program-program yang dibiayai BPDPKS bisa mandek.

"Program-program itu perlu dana seperti program peremajaan sawit rakyat, pengembangan SDM, penelitian, pengembangan sampai biodiesel, Kalau PE-nya dihilangkan ia tidak bisa lagi," kata Eddy saat ditemui di Kantor Ombudsman RI, Selasa (13/9).

Dia menjelaskan rata-rata penerimaan BPDPKS setiap bulan dari PE sebelum di-nolkan antara Rp 4-4,5 triliun. Apabila PE nol ini diberlakukan mulai Juli, maka setidaknya potensi kehilangan pemasukan BPDPKS mencapai Rp 16 triliun hingga Oktober nanti.

Namun situasi tersebut tertolong oleh harga solar yang sedang tinggi, lebih mahal dari harga biodiesel. Eddy menjelaskan bahwa BPDPKS mendanai program biodiesel dengan mendanai selisih dari kedua harga tersebut.

"Sejak bulan Juli harga solar itu lebih tinggi dari harga biodiesel sehingga dengan demikian kita tidak lagi menanggung selisihnya karena negatif," jelasnya.

Eddy mengatakan situasi harga solar lebih tinggi dari biodiesel terpantau sampai bulan September ini, namun dia tidak bisa memastikan hal ini bisa terus bertahan karena harga solar dan biodiesel berfluktuasi.

"Kita enggak tahu ke depan ini kan harga dunia berfluktuasi, tahu-tahu harga solarnya turun lagi, sekarang solar naik lagi. Bagi kami, berharap mudah-mudahan harga solar masih lebih tinggi dari biodieselnya, sehingga dukungan dana dari BPDPKS itu menjadi tidak ada untuk program itu," pungkasnya.