Punya Pengalaman, Muliaman Hadad Dinilai Cocok Jadi Ketua Badan BUMN

8 Oktober 2024 14:19 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Pengamat BUMN dari FE UI Toto Pranoto memaparkan kondisi BUMN di diskusi soal likuidasi BUMN, Rabu (17/11). Foto: Wendiyanto Saputro/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Pengamat BUMN dari FE UI Toto Pranoto memaparkan kondisi BUMN di diskusi soal likuidasi BUMN, Rabu (17/11). Foto: Wendiyanto Saputro/kumparan
ADVERTISEMENT
Nama Muliaman Hadad dikabarkan calon kuat untuk mengisi kursi Kepala Badan BUMN di era presiden terpilih Prabowo Subianto. Nomenklatur Kementerian BUMN akan diubah menjadi Badan BUMN oleh Prabowo
ADVERTISEMENT
Pengamat BUMN, Toto Pranoto menyebut sosok Muliaman cocok sebagai ketua Badan BUMN karena memiliki banyak pengalaman seperti di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Bank Indonesia (BI) serta beberapa korporasi.
“Pak Muliaman itu kan dikenal sebagai orang yang banyak duduk sebagai fungsi regulator ya. Baik di Bank Indonesia, di OJK, tapi juga pengalaman dia di korporasi kan sekarang juga relatif sudah jalan ya,” kata Toto ketika ditemui di Sarinah pada Selasa (8/10).
Saat ini Muliaman menjabat sebagai Komisaris Utama Bank Syariah Indonesia (BSI). Toto menilai sosok Muliaman memiliki pemahaman yang cukup untuk menjalankan bisnis utamanya di industri keuangan.
“ Jadi dari segi sebetulnya pemahaman beliau terkait dengan soal bagaimana bisnis dijalankan terutama di industri jasa keuangan saya kira relatif sudah cukup baik,” lanjutnya.
ADVERTISEMENT
Selain itu Toto menambahkan Mualiman relatif memenuhi kebutuhan sebagai regulator fungsi pemerintahan dan memiliki pengalaman di bisnis yang matang.
“Jadi kalau misalnya nama itu yang disorongkan begitu ya mungkin kapabilitasnya relatif ya cukup saja sebagai regulator begitu kan tapi juga punya pengalaman sebagai Dewan Pengawas di BUMN. Jadi pengalaman bisnisnya pun saya kira cukup ada ya,” kata Toto.
Dalam catatan kumparan Prabowo ingin membuat BUMN menjadi super holding seperti Temasek di Singapura. Opsi ini bisa dijalankan dengan menempelkan super holding ini ke kementerian teknis seperti Pindad yang berada di bawah Kemenhan. Terkait ini, nantinya Kementerian BUMN berubah jadi Badan BUMN.