PUPR: 2.820 Rumah ASN di IKN Jadi Upaya Entas Backlog di RI
·waktu baca 2 menit
PerbesarKonstruksi pembangunan 47 rumah susun (rusun) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai Pertahanan Keamanan (Hankam) di IKN Nusantara sudah dimulai. Secara keseluruhan, 47 tower rusun ASN-Hankam tersebut memiliki total 2.820 unit rumah dengan tipe 98 m2 untuk tiap unitnya.
Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan pembangunan huniandi IKN ini menjadi salah satu upaya mengentas masalah backlog rumah di Indonesia.
"Ya otomatis lah. Jadi salah satu upaya untuk mengurangi backlog juga," kata Iwan saat ditemui di acara Konstruksi Indonesia, Jumat (3/11).
Angka backlog perumahan terakhir, pada tahun 2021 lalu mencapai 12,7 juta. Saat ini, PUPR sedang mengkaji data tersebut karena ada indikasi data tersebut kurang valid.
"Karena 12,7 juta ini kan kesannya orang ini homeless, padahal kan kita enggak melihat seperti itu. Saya sedang mencari data terupdate-nya benar enggak 12,7 juta, siapa itu yang 12,7 juta yang belum punya rumah? Itu yang sedang kita pastikan," kata Iwan.
PUPR saat ini lebih fokus pada penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat. Salah satu dukungan penyediaan hunian layak pemerintah adalah melalui program bantuan pembiayaan rumah subsidi, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang setiap tahun terus meningkat.
Dari data PUPR, pada 2020 ditargetkan 102.500 unit dan tercapai 109.253 unit, tahun 2021 ditargetkan 157.500 unit tercapai 178.278 unit, tahun 2022 ditargetkan 200.000 unit tercapai 226.000 unit, dan pada 2023 ditargetkan 220.000 unit sudah tercapai 99.546 unit per 18 Agustus 2023.
Iwan sebelumnya mengatakan, tantangan dalam penyediaan perumahan, khususnya di Indonesia masih sedemikian besar. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menargetkan sebanyak 70 persen rumah tangga menempati hunian layak pada tahun 2024, baik dengan intervensi langsung maupun tidak langsung dari pemerintah.
"Kita juga masih dihadapkan dengan angka backlog, hanya saja pada kesempatan ini perlu saya luruskan bahwa backlog ini kepemilikan rumah. Sebenarnya yang kita dorong bukan kepemilikannya, tetapi seluruh masyarakat dapat tinggal di hunian yang layak,” kata Iwan.
Pengamat Properti, Panangian Simanungkalit, mengatakan untuk mengatasi masalah backlog di Indonesia, pemerintah perlu membangun 1,3 juta unit rumah per tahun.
“Sekarang angka backlog sudah sangat tinggi dan target selanjutnya bagaimana nanti bisa menyalurkan hingga 1,3 juta KPR, sehingga target zero backlog di 2045 bisa tercapai,” kata Panangian.