PUPR Minta Pemda Desak Perusahaan Tambang Bangun Jalan Khusus di Parungpanjang

Ilustrasi jalan daerah yang rusak. Foto: Dok. PUPR

Kementerian PUPR meminta pemerintah daerah mendesak perusahaan tambang segera membuat jalan khusus agar tidak melewati jalan Parungpanjang, Kabupaten Bogor.

Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja, mengatakan lalu-lalang kendaraan tambang di jalan tersebut membuat jalan rusak hingga menyulut demonstrasi masyarakat. Jalan yang rusak tersebut nantinya bisa diintervensi perbaikannya oleh Kementerian PUPR melalui usulan dari pemerintah daerah.

"Nah itu pemerintah daerah dorong para pengusaha tambangnya, atau dengan skema yang bisa disepakati kedua belah pihak membangun jalan tambangnya itu jalan khusus. Itu (perbaikan jalan provinsi) diusulkan jalan umumnya ke kita, nanti diusulkan ke Pak Menteri, Pak Menteri akan putuskan itu akan ditangani dengan Inpres Jalan Daerah," kata Endra saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (20/11).

Sayangnya, usulan tersebut belum diterima oleh Kementerian PUPR. "Tapi itu kan karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan ada kecelakaan di situ dan traffic-nya besar, saya kira pemprov bisa usulkan itu ke kita," sambung Endra.

Kata Endra, meski jalan provinsi itu bisa diperbaiki melalui Inpres Jalan Daerah, jalan khusus untuk kendaraan tambang harus tetap dibangun. Karena akan percuma bila jalannya sudah diperbaiki tapi jalan khusus kendaraan tambang belum ada.

"Kalau enggak ada jalan tambangnya ya rusak lagi. Karena yang dilalui adalah truk-truk muatan berat. Ini kan mix traffic antara jalan umum dengan jalan khusus, jalan tambang," pungkasnya.

Pada saat Raker dengan Komisi V DPR RI hari ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono buka suara soal aksi demo warga Parungpanjang, Kabupaten Bogor, terkait keluhan jam operasional truk tambang.

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja. Foto: Andika Ramadhan/kumparan

Tanggapan itu disampaikan Basuki kepada anggota Komisi V DPR RI, Mulyadi saat rapat kerja (Raker) di Senayan, Senin (20/11). Mulyadi merekam percakapannya dengan Basuki dan mengirimkan ke kumparan.

“Ya saya dengar ada demo, tadi saya sampaikan langsung ke Pak Menteri supaya negara hadir untuk mengakhiri penderitaan rakyat Bogor Barat,” kata Mulyadi kepada kumparan.

Menteri Basuki Hadimuljono lalu menjawab. Basuki mengaku mengikuti perkembangan masalah yang ada di Parungpanjang, Kabupaten Bogor. Hanya saja, lanjut Basuki, jalan tersebut milik provinsi bukan jalan nasional, sehingga bukan menjadi kewenangan pemerintah pusat.

"Tetapi dengan adanya kasus ini yang dibicarakan Pak Mulyadi. Saya ingin memohon pada beliau untuk mencarikan jalur alternatif yang bisa kita manfaatkan untuk memecah jalan tambang ini. Karena kalau enggak tidak akan selesai,” kata Basuki

Sebelumnya, sejumlah warga melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kecamatan Parungpanjang. Dalam aksinya mereka meminta pemerintah menyelesaikan persoalan mobilisasi truk tambang yang kerap bikin warga kesal.

Koordinator aksi, Junaidi Adi Putra, menyampaikan aksi 'Parungpanjang bersatu' ini sebagai bentuk kekecewaan masyarakat.

"Ini bentuk dari kekecewaan masyarakat kecamatan Parungpanjang, Rumpin, Gunung Sindur dan sekitarnya, terkait jam operasional truk tambang," kata Junaidi kepada wartawan.

Tak hanya itu, masyarakat juga meminta pemerintah kabupaten Bogor untuk segera merespons aduan warga.

"Respons masyarakat harusnya cepat ditanggapi oleh pemerintah daerah dan dishub, persoalan ini sudah sering diadukan, tapi responsnya lambat, bahkan tidak direspons sama sekali," ucapnya.