PUPR Sebut Bisnis Properti Cerah, Sasar 12,7 Juta Rumah Tangga Belum Punya Rumah

Pekerja menyelesaikan pembangunan perumahan. Foto: ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas

Kementerian PUPR memandang potensi bisnis properti di Indonesia akan cerah, karena masih ada 12,7 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah.

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna, memandang backlog perumahan tersebut sebagai potensi pengembangan bisnis properti. Apalagi menurutnya, lebih dari setengah juta rumah tangga bertambah setiap tahunnya.

“Potensi bagi bisnis properti ke depan masih relatif besar, saat ini backlog perumahan mencapai 12,7 juta keluarga yang belum memiliki rumah dan meningkat 680.000 rumah tangga baru setiap tahunnya,” kata Herry dalam Webinar Property Outlook 2024: Prospek Pembiayaan Perumahan di Tahun Politik pada Selasa (27/2).

Di sisi lain, Herry juga optimistis presiden Indonesia ke depan juga menaruh perhatian terhadap tren bisnis properti saat ini. Hal ini terlihat dari komitmen penyediaan rumah yang tertuang dalam visi-misi Capres dan Cawapres 2024-2029.

“Berdasarkan pada dokumen visi dan misi Capres dan Cawapres 2024-2029, setidaknya sebanyak 3 juta rumah yang diperkirakan akan dibangun oleh pemerintah baru mendatang yaitu masing-masing 1 juta rumah di pedesaan, 1 juta di perkotaan, hingga daerah pesisir,” imbuh Herry.

Jika dilihat dari visi misi Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran, dalam 8 program hasil terbaik cepat, terdapat komitmen untuk membangun atau merenovasi 3 juta rumah dengan sanitasi yang layak pada tahun kedua, untuk masyarakat yang membutuhkan.

Pekerja menyelesaikan pembangunan perumahan. Foto: ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas

Paslon 02 saat ini unggul dibandingkan dengan paslon yang lain, berdasarkan hasil real count KPU per Kamis (15/2), pukul 13.15 WIB dengan data yang masuk 42,53 persen, paslon 02 unggul 56,39 persen, paslon 01 Anies-Cak Imin 24,59 persen, dan paslon 03 Ganjar-Mahfud MD 19,02 persen.

Herry bilang, hal ini melanjutkan program 1 juta rumah yang telah dicadangkan oleh Presiden Joko Widodo.

Kendati demikian, menurut Herry, masih ada sederet tantangan yang harus dihadapi oleh pelaku usaha di sektor properti, meliputi ketersediaan lahan yang terbatas, penyediaan hunian yang terjangkau bagi masyarakat, hingga tersedianya pengembang yang kompeten.

“Ketersediaan dana murah yang matching dengan karakteristik pembiayaan perumahan juga menjadi hambatan tersendiri bagi upaya penyediaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat, di sisi lain terbatasnya jumlah pengembang yang memiliki kualifikasi untuk menjadi mitra bagi pemerintah dan bank penyedia kredit,” jelas Herry.

Sehingga menurut Herry, dalam hal ini pemerintah masih harus terus memutar otak dalam menyediakan kebijakan yang lebih inklusif bagi pelaku usaha di sektor properti dan berpihak kepada masyarakat.

“Kerjasama antara pemerintah, Pemerintah Daerah, otoritas terkait lainnya, lembaga keuangan dan pengusaha di sektor perumahan dan properti menjadi penting untuk diperkuat,” kata Herry.