PUPR soal Rusun IKN: Tidak Mungkin 1 Kamar 6 Orang

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Senin (28/11/2022). Foto: Dok. Kementerian PUPR

Kementerian PUPR meluruskan soal rumah susun (rusun) ASN-Hankam yang dibangun di IKN Nusantara, sejumlah 47 tower. Secara keseluruhan dari 47 tower rusun ASN-Hankam memiliki total 2.820 unit dengan tipe 98 m2 untuk tiap unitnya. Tiap unit memiliki 3 kamar.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan secara etis tidak mungkin satu kamar diisi 6 orang. "Kalau untuk bujangan pasti enggak mungkin enam orang, padu kabeh (bercampur semua)," kata Basuki saat ditemui di Kompleks DPR RI, Rabu (30/8).

Pembangunan rusun tersebut terdiri dari 31 rusun untuk ASN dengan jumlah 1.860 unit untuk menampung 5.580 orang. Kemudian Rusun Hankam terdiri dari 7 rusun untuk personel POLRI dan Badan Intelijen Negara (BIN), serta 9 rusun untuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dengan total 960 unit menampung 2.880 personel.

Kemungkinan unit kamar tempat tinggal ASN di IKN diisi 6 orang, sebelumnya diungkapkan Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto. Dia menyebut hal itu sebagai salah satu opsi terburuk kebutuhan hunian di IKN yaitu 1 hunian diisi oleh 6 orang.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, kebutuhan rumah di IKN sebanyak 16 ribu unit. Iwan menilai kebutuhan itu sekaligus bisa menjadi peluang investasi di sektor perumahan. Ia mengatakan setidaknya ada 8 ribu unit yang bisa diinvestasikan.

"8 ribu itu sistemnya sharing dulu, 3 orang dalam 1 unit. Satu unit ada 3 kamar. Kalau masing-masing 1 (orang satu unit) sekitar 2.500-an (penghuni). Kalau kali 6 berarti itu bisa 16 ribu. Opsi terjeleknya itu, 1 unit isi 6 orang," ujar Iwan saat konferensi pers Hari Perumahan Nasional di Kantor PUPR Jakarta, Jumat (25/8).

Tambahan Tower untuk Tampung ASN

Sebanyak 47 tower tersebut merupakan pembangunan yang bersumber dari APBN dengan nilai kontrak mencapai Rp 9,4 triliun.

Bila dihitung kapasitasnya, 2.820 unit dengan 1 unit terdiri dari 3 kamar, maka akan ada 8.460 kamar yang tersedia. Sementara kebutuhan untuk seluruh ASN sebanyak 16.000.

Dari situ, ada opsi pemakaian satu kamar diisi dua orang, yang artinya satu unit dengan 3 kamar akan terisi 6 orang. Namun Kementerian PUPR menegaskan persoalan pemindahan ASN ke IKN termasuk pembagian huniannya bukan menjadi ranah PUPR. PUPR hanya bertanggung jawab pembangunan infrastrukturnya.

Kementerian PUPR memulai pembangunan 22 tower rusun untuk pekerja konstruksi IKN Nusantara. Foto: PUPR

Apabila satu orang satu unit, maka masih diperlukan pembangunan tower hunian di luar dari yang bersumber dari APBN. Basuki mengatakan ada 60 tower yang akan dibangun dari sumber non-APBN.

"Itu akan ditangani KPBU, KPBU sekarang lagi berproses, dengan KPBU. Orang pindah juga enggak sak dek sak nyet (langsung pindah semua)," kata Basuki.

Sebelumnya, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Haryo Bekti Martoyoedo mengatakan hingga saat ini sudah ada dua badan usaha yang siap menggarap hunian baru para ASN dan Hankam di IKN.

Kedua badan usaha tersebut adalah PT Summarecon Agung, dan Konsorsium Nusantara yang terdiri dari China Construction First Group Corp. Ltd (CCFG) dan PT Risjadson Brunsfield Nusantara. Summarecon akan membangun 6 tower, dan konsorsium Nusantara akan membangun 60 tower.

"Mereka akan garap rusun ASN dan Hankam dengan skema KPBU. Itu di luar pembangunan 47 tower PNS yang dari APBN. Ini lewat skema KPBU," ujar Haryo usai acara International Learning Workshop: Neighborhood Densification di Jakarta, Selasa (29/8).

Pembangunan 66 rusun tersebut ditargetkan Kementerian PUPR akan rampung pada tahun 2024 mendatang. Hal itu untuk mendukung proses pemindahan para ASN-Hankam dari Jakarta ke IKN pada tahun 2024 mendatang.

"Selesainya di 2024, cuma berapa banyak nya ya tergantung kapan mulainya kan. Tahun 2024 bulan Agustus diharapkan akan ada upacara di sana, berarti sebelumnya kan harus sudah ada, makanya sekarang tinggal ngeliat waktunya," kata Haryo.

"Kami targetkan tahun 2024 selesai karena memang mau dimanfaatkan, itu dari hasil diskusi dengan para pihak," pungkasnya.