Pupuk Indonesia Ungkap Alasan Penyaluran Pupuk Subsidi Terhambat

Penyaluran pupuk subsidi. Foto: Pupuk Indonesia

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) (PTPI), Rahmad Pribadi, membeberkan penyebab terhambatnya penyaluran pupuk bersubsidi tahun ini. Saat ini, penyaluran pupuk subsidi baru mencapai angka 3 juta ton dari total 9,55 juta ton kuota yang ditetapkan pemerintah untuk tahun ini.

Rahmad bilang, pihaknya terkendala penerbitan Surat Keterangan (SK) bupati/wali kota penentuan batas alokasi per kecamatan untuk penerima pupuk.

“Kita sudah hampir 3 juta ton yang disalurkan. Memang ada kendala, baru 50 persen kabupaten yang mengeluarkan SK. Sehingga itu menjadi terhambat," kata Rahmad saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat (7/6).

Ada empat jenis pupuk yang mendapatkan kuota subsidi meliputi organik, Urea, NPK, dan NPK Formula Khusus. Beleid yang mengatur penyaluran pupuk subsidi adalah Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2024 yang menjelaskan distribusi pupuk dimulai dari kios pengecer ke petani yang terdaftar dalam Kelompok Tani dan terdaftar di elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK). Sementara, batas kuota pupuk per kecamatan kemudian ditetapkan melalui SK Bupati/Walikota.

Rahmad juga membeberkan kondisi stok pupuk yang saat ini dikantongi PTPI adalah 2 juta ton, meliputi pupuk subsidi 1,3 juta ton dan 700 ribu ton pupuk nonsubsidi.

“Kita stok juga aman, stok 1,3 juta ton pupuk bersubsidi, 700 ribu ton yang subsidi jadi kita punya stok pupuk itu 2 juta ton. Jadi kita stok aman, penyaluran juga alhamdulillah lancar,” tutup Rahmad.

Mentan Amran Sulaiman juga angkat bicara soal kendala penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani. Menurut dia, saat ini jumlah kepala daerah yang telah mengeluarkan SK penentuan batas alokasi pupuk subsidi per kecamatan tersebut baru mencapai 258 kab/kota dari total 497 kab/kota yang melaporkan SK.

Dalam hal ini, Amran memerintahkan kepala daerah untuk segera mengeluarkan SK tersebut, agar penyaluran pupuk bersubsidi senilai Rp 28 triliun tahun ini akan segera rampung.

"Sudah 31 yang tanda tangan (SK) dari 34 provinsi, dipercepat SK Gubernur untuk pupuk yang diberikan oleh pemerintah. Supaya 100 persen, Rp 28 triliun. Kemudian Bupati yang tanda tangan baru 50 persen (yaitu) 258 dari 497. Kalau ini tidak ditandatangani, dalam waktu dekat pasti berpengaruh pada produksi," kata Amran dalam acara penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat (7/6).

Sebelumnya, dalam catatan kumparan, pemerintah telah menetapkan tambahan alokasi pupuk subsidi menjadi Rp 28 triliun, atau naik 100 persen. Dengan begitu, total pupuk yang tersedia menjadi 9,55 juta ton dari yang mulanya hanya 4,5 juta ton.