Purbaya Janji Kualitas Belanja APBN Diperkuat, MBG hingga Bansos Terus Dibenahi

Menteri Keuangan Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa menghadiri konferensi pers bulanan mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (5/6/2026). Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP

Pemerintah menegaskan akan terus meningkatkan kualitas belanja negara agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semakin tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah mengapresiasi Fraksi Partai Demokrat yang menyoroti tingginya realisasi belanja pemerintah pusat sepanjang 2025. Menurut dia, realisasi belanja pemerintah pusat telah mencapai 90,40 persen dari pagu yang ditetapkan.

“Pemerintah menyampaikan terima kasih kepada fraksi Partai Demokrat yang telah mengapresiasi tingginya serapan anggaran belanja pemerintah yang mendekati pagu tahun anggaran 2025 di mana realisasi belanja pemerintah pusat mencapai 90,40 persen atau Rp 2.586,4 triliun dari pagu sebesar Rp 2.701,4 triliun,” kata Purbaya dalam Rapat Paripurna, Selasa (14/7).

Ia menegaskan pemerintah akan terus memperbaiki kualitas belanja agar setiap rupiah APBN mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperluas pemerataan kesejahteraan. Pemerintah juga menyambut baik pandangan Fraksi PKS, PKB, dan Partai Demokrat agar penyaluran bantuan sosial maupun subsidi semakin tepat sasaran.

Selain itu, pemerintah mendukung usulan Fraksi Partai NasDem terkait harmonisasi regulasi dan penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan utama seluruh instansi dalam penyaluran program sosial.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan keterangan saat konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa (19/5/2026). Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO

Purbaya menjelaskan pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial dan subsidi. Upaya tersebut dilakukan melalui pemutakhiran, pemadanan, serta integrasi data sosial ekonomi secara berkala, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan DTSEN dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program perlindungan sosial.

Dalam kesempatan itu, pemerintah juga menanggapi pandangan Fraksi PDIP, Gerindra, dan PKS mengenai pelaksanaan mandatory spending sektor pendidikan. Purbaya menegaskan pemerintah tetap menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang mewajibkan alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN.

Menurutnya, alokasi anggaran pendidikan setiap tahun ditetapkan sebesar 20 persen dan disalurkan melalui tiga pilar, yakni belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, serta pembiayaan pendidikan. Pemerintah juga berkomitmen meningkatkan realisasi anggaran pendidikan dari tahun ke tahun.

“Realisasi anggaran pendidikan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2025 mencapai 19,1 persen dari realisasi belanja negara, dan tahun 2026 diharapkan yang lebih optimal dan semakin membaik,” ujar Purbaya.

Pemerintah juga memastikan kualitas belanja terus diperkuat melalui penerapan prinsip anggaran berkualitas sebagaimana diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2023. Langkah tersebut dilakukan melalui efisiensi belanja yang kurang produktif, penguatan belanja yang berdampak langsung kepada masyarakat, serta peningkatan sinergi antara belanja pemerintah pusat dan daerah.

Terkait kesiapan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Purbaya mengakui pemerintah masih menghadapi sejumlah tantangan pada tahap awal pelaksanaan.

Presiden Prabowo Subianto tinjau program MBG di SDN Kedung Jaya 1 Bogor, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Senin (10/2/2025). Foto: Cahyo/Biro Pers Sekretariat Presiden

“Menanggapi pandangan fraksi Partai Demokrat mengenai kesiapan implementasi MBG di tahap awal, pemerintah tidak menutup mata terhadap realita di lapangan,” kata dia.

Menurut dia, tantangan utama berada pada kesiapan rantai pasok, distribusi pangan, dan kapasitas logistik, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Untuk mengatasinya, pemerintah mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta pemasok lokal agar menyerap hasil produksi petani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi SPPG.

Kata dia, tantangan awal dalam eksekusi program ini bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.

"Sebagai langkah konkret, aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan Sentra Produksi Rakyat, BUMDES, UMKM, serta penyediaan lokal untuk menyerap bahan pangan langsung dari pertani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi SPPG,” pungkasnya.