Purbaya Nilai Jakarta Tak Perlu Terbitkan Obligasi Daerah: Uangnya Kebanyakan
PerbesarMenteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan pihaknya masih mengkaji rencana penerbitan obligasi daerah atau municipal bonds oleh Pemprov DKI Jakarta.
Namun menurutnya, Pemprov DKI Jakarta sebenarnya belum memerlukan penerbitan obligasi untuk mendanai pembangunan infrastruktur. Purbaya menganggap Jakarta masih memiliki kapasitas anggaran serta kemampuan finansial yang sangat memadai.
“Saya belum tahu daerah mana yang akan mengeluarkan [obligasi], mungkin yang paling depan Jakarta katanya mengeluarkan. Tapi Jakarta gak perlu juga ngeluarin bonds, uangnya kebanyakan,” ucap Purbaya dalam gelaran Sarasehan 100 Ekonom di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Kamis (3/9).
Purbaya mengaku akan berhati-hati terkait perizinan penerbitan obligasi oleh pemerintah daerah. Ia ingin mencegah risiko gagal bayar yang berpotensi memicu guncangan pada perekonomian nasional.
“Kalau gak hati-hati kita [bisa] seperti Brasil atau Argentina waktu itu, Brasil ketika daerahnya gak bisa bayar...juga akan goncang semua perekonomiannya,” ucapnya.
Purbaya pun mengusulkan alternatif pendanaan infrastruktur bagi pemda seoerti fasilitas pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI.
Melalui mekanisme ini, pengembalian pembiayaan akan dipotong secara berkala dari dana transfer pemerintah pusat ke daerah.
“Sehingga yang terjadi adalah uang ke daerah disalurkan, tapi betul-betul jadi barangnya. Kita tahu PT SMI cukup profesional, dia menilai dengan teliti, dia profesional swasta kira-kira. Teliti [dengan[ proyek-proyek yang dia jalankan,” tutur Purbaya.
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana menerbitkan obligasi daerah senilai Rp 5,6 triliun pada 2027. Dari jumlah tersebut, kata Pramono, senilai Rp 2,7 triliun akan dipakai untuk membangun LRT Jakarta trase Manggarai-Dukuh Atas dan sisanya membangun RS Sumber Waras.
Menurut Pramono, rencana penerbitan obligasi telah dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Secara prinsip, kata Pramono, Kemenko Bidang Perekonomian telah memberikan sinyal positif.
Namun, masih perlu pembahasan dan persetujuan dari kementerian terkait lainnya seperti Bappenas, Kemendagri, dan Kemenkeu. Pramono berharap proses tersebut dapat segera rampung sehingga izin penerbitan obligasi daerah bisa dikeluarkan.
"Saya meyakini Jakarta pasti mampu untuk menyelesaikan itu. Mudah-mudahan izinnya segera bisa dikeluarkan," kata Pramono.