Purbaya: Pengadaan Impor Mobil Pikap Kopdes Merah Putih Bakal Diaudit

Menkeu Purbaya memberika paparan saat penyerahan hasil lelang barang rampasan negara senilai Rp1.029.874.376.628 kepada Kementerian Keuangan dalam acara yang digelar di Badan Pemulihan Aset (BPA), Jakarta, Senin (15/6/2026). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah hanya akan membayar pengadaan impor mobil pikap untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang telah lolos proses audit.

Pernyataan itu disampaikan merespons sorotan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait dugaan selisih harga dalam pengadaan pikap.

Purbaya menegaskan Kementerian Keuangan takkan mencairkan pembayaran sebelum hasil audit selesai dan dinyatakan memenuhi ketentuan.

"Itu kan nanti diaudit. Saya terima, saya bayar yang diaudit aja,” ucap Purbaya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/7).

Saat ditanya apakah Kementerian Keuangan telah memiliki data internal terkait dugaan selisih harga pengadaan tersebut, Purbaya mengaku belum menerima informasi tersebut.

"Nggak ada. Saya belum lihat,” katanya.

video story embed

Bendahara Negara itu juga menepis anggapan pemerintah akan langsung membayar seluruh pengadaan kendaraan. Menurutnya, pembayaran hanya dilakukan setelah proses audit selesai dan penyedia mengajukan tagihan.

"Kan nanti diaudit, begitu diaudit, lolos, baru dia nagih ke saya, saya bayar. Jadi saya secure. Aman, hajar aja tuh BUMN-BUMN,” ucap Purbaya.

Sebelumnya, Purbaya menjelaskan pengadaan 105.000 unit mobil pikap oleh PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mendukung operasional Koperasi Desa Merah Putih menggunakan pembiayaan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), sementara pemerintah menjamin cicilan pinjaman tersebut melalui APBN.

Katanya, pemerintah akan membayar cicilan pinjaman tersebut secara bertahap selama enam tahun.

"Jadi Kopdes Merah Putih adalah mereka meminjam uang dari Himbara. Kewajiban saya, Kementerian Keuangan adalah setiap tahun mereka akan mencicil pinjamannya sebesar Rp 40 triliun selama 6 tahun ke depan,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di Kantor Kemenkeu, Senin (23/2).

Pengadaan kendaraan niaga tersebut diperkirakan bernilai sekitar Rp 24,66 triliun. Proyek ini sebelumnya menjadi sorotan setelah Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengungkap rencana pengadaan 105.000 unit pikap completely built up (CBU) asal India yang diproduksi oleh Tata Motors dan Mahindra Auto.