Purbaya Tunggu Proposal Buat Cairkan Anggaran Renovasi Ponpes Al Khoziny

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan sambutan saat serah terima jabatan Menteri Keuangan di Kemenkeu, Jakarta, Selasa (9/9/2025). Foto: Bay Ismoyo/AFP

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa masih menunggu proposal penggunaan APBN untuk renovasi pondok pesantren (ponpes) Al Khoziny yang ambruk di Sidoarjo. Sampai saat ini, Purbaya menyebut belum ada proposal terkait renovasi tersebut.

Sebelumnya, Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengungkap renovasi ponpes tersebut layak dibantu APBN. Hal ini karena jumlah santri di sana menurutnya lumayan banyak.

“Belum ada proposalnya ke saya, saya tunggu,” kata Purbaya ditemui di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat pada Selasa (14/10).

Terkait apakah ia mengizinkan penggunaan APBN untuk renovasi ponpes tersebut, Purbaya menuturkan hal itu akan didiskusikan. Meski begitu, menurutnya renovasi Al Khoziny tak akan menelan biaya yang banyak.

“Kalau satu juga enggak mahal kan, kalau cuma satu pesantren. Belum (ada perkiraan biaya). Saya nunggu proposal atau nunggu diskusi seperti apa, siapa yang mau ngasih segala macam. Tapi kalau masuk akal ya kita diskusi,” ujarnya.

Sebelumnya, Cak Imin juga merespons adanya kritik terkait penggunaan APBN untuk renovasi ponpes tersebut. Menurutnya, pihak yang memberi kritik seharusnya membuka mata masih ada anak bangsa yang membutuhkan pertolongan terkait pembelajaran.

“Jadi tolong dibuka mata bahwa yang kita tolong adalah anak-anak negeri yang sedang belajar. Sehingga saya sangat tidak habis pikir yang dikritik kok upaya pemerintah yang sedang melindungi anak yang sedang belajar dan tidak ada tempat belajar. Nanti kalau kita tidak melakukan sesuatu marah juga, kan aneh ya. Makanya itu harus menjadi kesadaran kita bersama,” ujarnya.

Nantinya Cak Imin juga membuka kemungkinan adanya pesantren-pesantren lain yang turut mendapatkan bantuan terkait pembangunan dari pemerintah. Ia juga menjelaskan kriteria-kriteria pesantren yang bisa mendapatkan bantuan.

“Yang akan mendapatkan prioritas bantuan dari presiden itu adalah satu, yang rawan. Yang kedua, untuk prioritas pertama jumlah siswanya di atas seribu orang dan yang ketiga, yang memang betul-betul tidak mampu untuk meneruskan bangunan itu. Ini kehadiran pemerintah,” kata Cak Imin.