Rachmat Gobel Minta Pemerintah Dengarkan Suara DPR soal Subsidi Mobil Listrik

Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Foto: Dok. Istimewa

Wakil Ketua DPR Bidang Korinbang, Rachmat Gobel, mengingatkan pemerintah untuk mendengarkan suara yang muncul dari parlemen tentang subsidi mobil listrik. Ia mengungkapkan fraksi-fraksi di DPR sudah bersuara terkait kebijakan pemerintah mengenai subsidi mobil listrik.

“Lima fraksi di DPR sudah menyuarakan secara resmi dalam forum resmi tentang subsidi mobil listrik. Lima fraksi ini berarti sudah suara mayoritas di parlemen. Sesuai dengan prinsip demokrasi perwakilan maka ini juga berarti suara mayoritas rakyat Indonesia,” kata Gobel melalui keterangan tertulis, Kamis (25/5).

Pada rapat paripurna DPR yang berlangsung Selasa (23/5), sembilan fraksi di DPR menyampaikan pemandangan umum menanggapi keterangan pemerintah tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2024. Dari sembilan fraksi itu, lima fraksi menyoroti rencana pemerintah untuk memberikan subsidi untuk mobil listrik. Lima fraksi tersebut adalah PDIP, Partai Nasdem, Partai Demokrat, PKS, dan PAN.

“Suara konstruktif DPR ini menunjukkan cinta DPR terhadap pemerintah dan Bapak Presiden Joko Widodo. Ini untuk menjaga performa Bapak Jokowi yang selama ini dikenal sebagai pemimpin yang memihak rakyat kecil. Jangan sampai di akhir masa jabatannya ada pihak yang mengambil kesempatan dalam kesempitan," ujar Gobel.

"Dengan keterbatasan anggaran, banyak proyek strategis yang lebih membutuhkan perhatian seperti pembangunan daerah perbatasan, IKN, dan lain-lain. Mana yang lebih prioritas di antara yang prioritas. Subsidi mobil listrik ini tak sesuai dengan visi dan misi Bapak Jokowi karena subsidi ini untuk orang kaya. Yang kita soal adalah subsidinya, bukan kebijakan mobil listriknya,” tambahnya.

Gobel mengungkapkan lima fraksi tersebut menilai, lebih baik subsidi tersebut diberikan kepada pihak-pihak yang lebih prioritas dan mendesak untuk mendapatkan bantuan, misalnya untuk petani, nelayan, peternak, dan UMKM.

Gobel mengatakan, pada 2023 ini, ekonomi dunia akan mengalami kontraksi. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia akan tumbuh 2,9 persen. Angka ini lebih rendah dari 2022 yang mencapai 3,4 persen.

Sedangkan OECD memiliki proyeksi yang lebih rendah lagi. Ekonomi dunia pada 2023 akan tumbuh 2,2 persen, sedangkan tahun 2022 tumbuh 3,1 persen. Adapun pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 ini juga diperkirakan mengalami pelambatan.

Sementara itu, IMF memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 4,8 persen, lebih kecil dari 2022 yang 5,3 persen. Sedangkan ADB memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh 4,8 persen, lebih kecil dari tahun sebelumnya yang 5,4 persen.

Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia bergerak antara 4,5 persen hingga 5,3 persen. Pemerintah Indonesia sendiri memperkirakan ekonomi akan tumbuh 5,3 persen.

Pada kuartal pertama 2023 ini, ekonomi Indonesia tumbuh 5,03 persen.Di sisi lain, angka inflasi dunia dan domestik diperkirakan akan meningkat. Ini artinya ada kenaikan harga-harga barang.

“Dari angka-angka ini sangat jelas bahwa kita harus hati-hati dalam melakukan politik anggaran. Subsidi harus diberikan untuk yang prioritas dan mendesak, apalagi dalam kondisi ekonomi yang tertekan seperti saat ini dan ke depan,” kata Gobel.

Selain itu, kata Gobel, Indonesia memiliki pekerjaan rumah yang besar. “Untuk bisa lepas dari middle income trap, ekonomi harus tumbuh minimal 6 persen. Sedangkan kita cuma bisa meraih 5 persenan. Tak heran jika statistik kita tentang pendapatan perkapita, angka kemiskinan, tingkat pengangguran, dan kualita sumberdaya manusia kita berada pada angka yang tak beranjak jauh,” ujar Gobel.

Gobel mencontohkan tingkat kemiskinan yang ditargetkan di angka 6-7 persen, ternyata faktanya justru di angka 9,57 persen. Target tingkat pengangguran terbuka yang dipatok 3,6 persen sampai 4,3 persen, ternyata masih di angka 5,86 persen. Adapun pendapatan per kapita Indonesia saat ini berada pada angka 4.783 dolar AS. Angka ini masih jauh dari batas sekitar 12 ribu dollar AS untuk bisa disebut sebagai negara maju.

“Untuk membangun kemakmuran kita harus fokus membantu masyarakat yang berada di sektor-sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan UMKM. Mulai dari bantuan permodalan, infrsatruktur, hingga insentif bunga. Suku bunga UMKM kita masih terlalu tingggi,” tutur Gobel.