Rapat dengan Banggar, Sri Mulyani Buka Dokumen Rahasia

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan)

Badan Anggaran (Banggar) meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membuka data terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik. Padahal, Sri Mulyani menyatakan bahwa sejatinya data-data tersebut merupakan dokumen rahasia.

Namun atas permintaan anggota dewan, data tersebut akhirnya dibagikan pada saat rapat berlangsung. Adapun, data DAK fisik tersebut mencakup rincian dari anggaran DAK yang diusulkan pada tahun 2019 sebesar Rp 69,33 triliun. Anggaran tersebut mengakomodasi 542 termasuk provinsi, kabupaten, dan kota.

“Ini dokumen ini memang di-consider sebagai rahasia. Saya sendiri sebenarnya tidak menganggap ini sebagai rahasia. Karena proses Musrembangnya terbuka, jadi seharusnya bisa diketahui oleh semua,” ungkap Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (25/10).

Namun, Sri Mulyani sempat mengajukan syarat sebelum dokumen tersebut dibagi. Menurutnya, para anggota dewan tidak boleh membanding-bandingkan besaran DAK dari satu daerah ke daerah lain. Sebab menurutnya, hal tersebut justru akan memantik debat tak berujung.

“Ada sekitar 542 daerah kabupaten provinsi, kalau kita buka sekarang dan dibanding-bandingkan, saya enggak tahu kita ujungnya mau membuat keputusannya seperti apa. Kedua, prinsipnya apa, pasar induk lebih penting dari irigasi, lebih penting dari sekolah,” ujarnya.

Sri Mulyani mengatakan secara pribadi dirinya tidak ingin ketika data tersebut dibuka justru menimbulkan kecemburuan antardaerah, bahkan tidak tercapainya sebuah keputusan.

“Jangan sampai kalau kita buka ini malah terbuka semua ini, akhirnya para angota tidak memiliki mekanisme untuk berhasil membuat keputusan,” tegasnya.

Sri Mulyani saat bahas RAPBN dengan Banggar DPR (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Syarat tersebut pun kemudian diamini oleh Pimpinan Rapat Banggar Said Abdullah. Said pun mengimbau kepada anggota untuk menyampaikan usulan tanpa harus mempermasalahkan besaran dana yang diperoleh masing-masing daerah. “Nanti diusulkan saja misal Sumenep, (butuh) jalan. Tidak usah menyebutkan angkanya,” ujar Said.

Data tersebut pun akhirnya dibagikan dalam bentuk hard copy. “Kami ingin sampaikan kerahasian tersebut sebenarnya bukan apa-apa. Kalau rahasia saya malah takut muncul praktek calo anggaran. Oleh karena itu kami menganggap saat ini spirit DPR dan kami juga sama yaitu membuat transparansi,” tegas Sri Mulyani.