Rapat di DPR, Sri Mulyani Tegaskan Utang RI Masih Aman di Antara Negara ASEAN

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Selasa (20/8/2024). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut rasio utang Indonesia pada angka 39,2 persen pada tahun 2023, lebih rendah dibandingkan negara ASEAN dan G20.

Menurutnya, kebijakan pengendalian pembiayaan utang terus dilakukan agar kesinambungan fiskal terjaga. Pemerintah mengoptimalkan potensi pembiayaan non utang untuk mengendalikan ketergantungan pada pembiayaan utang.

“Risiko utang pemerintah 2023 masih dalam batas yang aman dan terkendali. Rasio utang adalah pada angka 39,2 persen, termasuk terendah baik pada perbandingan negara ASEAN dan G20,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (20/8).

Ia sepakat dengan pendapat fraksi PPP dan PKS agar pemerintah mengelola utang secara prudent, sehingga target defisit tetap terjaga. Hal ini dilakukan melalui berbagai langkah termasuk pembiayaan kreatif.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Selasa (20/8/2024). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan

“Kebijakan diharapkan untuk terus menjaga defisit fiskal, menaikkan penerimaan, menjaga disiplin belanja, dan terus meningkatkan inovasi pembiayaan,” tutur Sri Mulyani.

Sebelumnya, Sri Mulyani melaporkan pemerintah telah menarik utang baru Rp 266,3 triliun hingga 31 Juli 2024. Angka ini setara 41,1 persen dari target APBN 2024 sebesar Rp 648,1 triliun.

“Sampai 31 Juli, walau APBN sudah membuat posturnya seperti itu, dari pembiayaan utang yang Rp 648 triliun, baru terealisasi Rp 266,3 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di kantornya, Selasa (13/8).

Total penarikan pembiayaan utang hingga Juli 2024 berkebalikan dengan tahun lalu. Pasalnya, di tahun 2023 pemerintah mengerem penarikan utang baru untuk pembiayaan anggaran.

"Tahun lalu dengan penerimaan kita cukup tinggi, karena komoditas boom, kita mengerem pembiayaan utang sangat dalam. Makanya tahun lalu pembiayaan mengalami penurunan issuance yang luar biasa harusnya Rp 437,8 triliun, kita hanya keluar Rp 184 triliun SBN issuance," ungkapnya.