Rasio Kepemilikan Mobil di RI Masih Rendah, Menperin Ajak Jepang Ambil Peluang

23 Juni 2024 19:29 WIB
·
waktu baca 3 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (kanan) berbincang dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang Ken Saito pada pertemuan di Tokyo, Jepang, Jumat (21/6/2024). (ANTARA/HO-Kemenperin)
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (kanan) berbincang dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang Ken Saito pada pertemuan di Tokyo, Jepang, Jumat (21/6/2024). (ANTARA/HO-Kemenperin)
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut rasio kepemilikan mobil di Indonesia masih rendah. Untuk itu, ia berharap Jepang bisa mengambil bagian untuk menaikkan rasio kepemilikan mobil di Tanah Air.
ADVERTISEMENT
Hal itu diungkapkan Agus saat bertemu dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang (METI) Ken Saito, Jumat (21/6).
Ia menyampaikan, Indonesia dan Jepang melakukan kerja sama untuk berpartisipasi dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Selain itu, Menperin juga memaparkan peluang besar kepada industri otomotif Jepang untuk berpartisipasi mengisi gap consumption per capita untuk produk otomotif.
“Saat ini rasio kepemilikan kendaraan roda empat di Indonesia adalah 99 mobil/1.000 penduduk. Saya yakin dalam waktu tidak terlalu lama bisa didorong untuk mencapai 150/1000. Karenanya, saya mengharapkan produk mobil dari Jepang dapat mengisi gap tersebut,” ujar Menperin seperti dilansir Antara, Minggu (23/6).
Agus juga mengapresiasi perusahaan-perusahaan otomotif Jepang yang hingga kini terus melakukan kegiatannya dengan positif, termasuk melakukan pendalaman struktur dengan melibatkan industri kecil dan menengah dalam ekosistem produksi otomotif Indonesia.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Foto: Kemenperin
Selain kerja sama industri otomotif, Menperin juga mendorong peningkatan kerja sama sektor transisi energi, setelah sebelumnya Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida bertemu membahas proyek prioritas dalam bidang transisi energi dalam kerangka Asia Zero Emission Community (AZEC) pada Desember 2023 di Jepang.
ADVERTISEMENT
Kemudian, Agus mendorong penyelesaian perundingan substantif Protokol Perubahan Indonesia–Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Saat ini, dalam kerangka IJEPA, kedua negara sudah menyelesaikan perundingan substantif Protokol Perubahan IJEPA.
Menurut Agus, IJEPA memiliki peran yang sangat penting dan strategis bagi kedua negara. Hal ini juga berlaku dalam program kerja sama New MIDEC atau Manufacturing Industry Development Center yang menjadi bagian dari IJEPA.
Menperin juga mengharapkan dukungan METI Jepang untuk mendorong implementasi IJEPA dan pelaksanaan kegiatan New MIDEC ke depannya. Pada pertemuan itu, kedua menteri juga membahas kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia di bidang industri.
Menperin memaparkan rencana pertukaran SDM industri antara Indonesia-Jepang, sehingga SDM industri asal Indonesia bisa mendapat pelatihan tertentu di Jepang, dan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik.
ADVERTISEMENT
“Ketika kembali dari Jepang, mereka juga bisa membantu perusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia,” katanya.
Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang, Saito, menyambut baik gagasan-gagasan yang disampaikan Menperin dalam rangka meningkatkan kerja sama kedua negara.
Saito menjelaskan bahwa METI menaruh perhatian besar dengan menyediakan sejumlah anggaran untuk mendorong kerja sama dengan negara-negara Global South.
Mengenai kerja sama industri otomotif dengan Indonesia, Saito mengakui bahwa Indonesia merupakan basis penting bagi produksi dan ekspor otomotif Jepang. Investasi perusahaan otomotif Jepang di Indonesia menjadi keuntungan bagi kedua negara.
"Kami ingin meningkatkan kerja sama untuk memperkuat daya saing industri otomotif di Indonesia. Kami mendukung secepatnya diskusi mengenai isi kerja sama yang lebih detail di tingkat direktur jenderal,” pungkasnya.
ADVERTISEMENT