Ratas Korporasi Petani dan Nelayan, Jokowi Beri 3 Arahan Ini

Petani menyiram sayur sawit di persawahan Barombong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Jumat (2/10/2020) Foto: ABRIAWAN ABHE/ANTARA FOTO

Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas terkait Korporasi Petani dan Nelayan dalam Mewujudkan Transformasi Ekonomi secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jakarta, Selasa (6/10).

Ada banyak hal yang disampaikan Jokowi. Salah satunya menyoroti implementasi model korporasi petani dan nelayan belum berjalan optimal di lapangan. Apalagi, jika harus sinergi dengan BUMN dan perusahaan lainnya.

"Saya melihat memang kita melihat kelompok-kelompok petani dan nelayan tapi belum terbangun sebuah model bisnis yang memiliki ekosistem yang bisa di-link-an yang disambungkan mungkin dengan BUMN dan swasta besar," kata Jokowi.

Untuk itu, Jokowi berpesan agar bisa mengikuti beberapa arahan seperti meniru korporasi model bisnis yang sukses dari wilayah-wilayah tertentu dan menjadikannya tolok ukur berjalannya korporasi petani dan nelayan.

Rapat terbatas perdana Presiden Joko Widodo bersama menteri kabinet Indonesia Maju menggunakan pembatas dari kaca akrilik di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/8). Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Kris

"Saya minta kita fokus membangun 1 atau maksimal 2 model bisnis korporasi petani atau korporasi nelayan di sebuah provinsi, sampai betul-betul jadi, sehingga ini nanti bisa dijadikan benchmarking, bisa dijadikan contoh," ujarnya.

"Di-copy di provinsi lain, di-copy kelompok tani dan nelayan yang lain. Karena belajar dari pengalaman, saya yakin akan banyak kelompok tani dan nelayan lain yang mau meng-copy, mau meniru kalau melihat ada contoh korporasi petani dan nelayan yang dilihat berhasil dan bisa mensejahterakan," lanjutnya.

Kedua, dia ingin pada pendampingan pihak BUMN hingga BUMD dalam implementasi korporasi tersebut. Sehingga, ada pembenahan yang mampu membuat korporasi tersebut berjalan dengan baik.

Nelayan memperbaiki jaring di Teluk Kendari, Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (4/9/2020). Foto: JOJON/ANTARA FOTO

"Peran BUMN, peran swasta besar, atau BUMD bukan semata-mata sebagai off taker tapi juga bisa mendampingi mereka, mendampingi korporasi petani, mendampingi korporasi nelayan sampai tercipta model bisnis yang benar-benar berjalan. Ini yang belum," ujarnya.

Terakhir, dia ingin ada regulasi yang kuat dan mendukung untuk berjalannya korporasi petani dan nelayan. Tentu saja dikoordinasikan dengan kementerian terkait.

"Saya minta kementerian dan lembaga memperkuat ekosistem yang kondusif bagi pengembangan korporasi petani dan korporasi nelayan melalui penyiapan regulasi yang mendukung ke arah itu," pungkasnya.