Ratu Maxima Temui Ketua OJK Mahendra hingga Menko Airlangga, Ini yang Dibahas
·waktu baca 2 menit
PerbesarPermaisuri Raja Belanda Willem-Alexander, Ratu Máxima, berada di Indonesia sejak 24-27 November 2025 sebagai Penasihat Khusus Sekjen PBB untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA). Selama kunjungannya, Ratu Máxima menggelar sejumlah pertemuan penting dengan pemerintah Indonesia, termasuk dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga Kementerian Perekonomian pada Kamis (27/11).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ada empat fokus utama yang dibahas dalam pertemuan dengan Ratu Máxima.
"Pertama, inclusion dulu, kedua terkait dengan literasi pengetahuan tentang perbankan, ketiga tentu mengenai produk perbankan itu sendiri saving. Yang berikut adalah financial health," ujar Airlangga setelah menghadiri Ministerial Group Meeting di Gedung AA Maramis, Kamis (27/11).
Menurut Airlangga, Ratu Máxima menekankan edukasi masyarakat tidak boleh berhenti pada akses layanan keuangan saja. Masyarakat perlu diarahkan agar memiliki kemampuan mengelola keuangan secara sehat, terutama di tengah maraknya layanan berisiko tinggi seperti pinjaman online.
Ia menegaskan pentingnya peran pengawasan negara. "Monitoring pemerintah menjadi penting. Ini tentu yang akan kami dorong ke depan terkait dengan financial health," kata Airlangga.
Perluas Arah Kebijakan OJK
Sebelum pertemuan dengan Airlangga, Ratu Máxima juga berdiskusi dengan Ketua OJK Mahendra Siregar. Dari pertemuan tersebut, OJK menegaskan konsep kesehatan finansial akan menjadi standar baru bagi pengembangan industri jasa keuangan ke depan.
Mahendra mengatakan kesehatan finansial bukan lagi sekadar wacana internasional, melainkan kebutuhan Indonesia.
“Memang, bagi Indonesia, istilah ini relatif baru, yaitu kesehatan finansial atau kemakmuran finansial. Esensi terpenting adalah kesehatan finansial atau kemakmuran finansial seseorang, terutama rumah tangganya,” ujarnya.
OJK memetakan empat pilar utama kesehatan finansial yakni akses keuangan, ketahanan menghadapi guncangan, kesiapan pensiun, dan perlindungan dari aktivitas keuangan ilegal. Ketiganya akan menjadi landasan perubahan strategi bisnis bank, fintech, asuransi, hingga penyelenggara dana pensiun.
“Pilar kedua adalah membangun ketahanan terhadap perubahan mendadak, guncangan keuangan. Pilar ketiga adalah ketika seseorang telah pensiun dan yang terakhir adalah bagaimana menghadapi berbagai tawaran dari kegiatan keuangan ilegal, yang tidak memenuhi izin, yang sangat merugikan,” kata dia.
Mahendra ingin memastikan industri tidak hanya mendorong produk dan transaksi, tetapi juga memperkuat kesejahteraan finansial rumah tangga. Dari penawaran asuransi dan dana pensiun hingga pengawasan pinjol ilegal, seluruhnya diarahkan pada peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat.
“Kami siap bekerja sama dengan UNSGSA dan kita akan menindaklanjutinya dengan lebih banyak kolaborasi dan membangun sinergi,” katanya.