Realisasi Anggaran Pemulihan Ekonomi Rp 174,7 Triliun, Baru Terserap 25 Persen
PerbesarRealisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga 19 Agustus 2020 sebesar Rp 174,79 triliun. Capaian ini baru 25,1 persen dari total anggaran Rp 695,2 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, beberapa program yang sebelumnya telah ada bisa terealisasi dengan cepat. Namun masih ada sejumlah program yang realisasinya masih kecil.
"Evaluasi program PEN, maka kami melihat program yang desainnya simpel dan sudah memiliki existing maka bisa dieksekusi cepat, seperti pemberian bansos PKH, kartu sembako bisa cepat. Namun apabila belum, dan merupakan program usulan baru, kami melihat ada yang betul-betul sangat challenging sehingga eksekusinya butuh waktu," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (24/8).
Sri Mulyani merinci, realisasi program PEN di bidang kesehatan hanya Rp 7,36 triliun atau 8,4 persen dari pagu anggaran Rp 87,5 triliun. Realisasi sektor ini terdiri dari insentif kesehatan pusat dan daerah Rp 1,86 triliun, santunan kematian tenaga kesehatan yang meninggal Rp 21,6 miliar, gugus tugas COVID-19 Rp 3,22 triliun, dan insentif bea masuk dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kesehatan Rp 2,26 triliun.
Sementara untuk perlindungan sosial, realisasinya mencapai Rp 93,18 triliun atau 49,7 persen dari pagu Rp 203,91 triliun. Ini terdiri dari PKH Rp 26,6 triliun, Kartu Sembako Rp 26,3 triliun, dan bantuan sembako Jabodetabek Rp 3,4 triliun.
Selain itu, bantuan tunai non-Jabodetabek Rp 18,6 triliun, Kartu Prakerja Rp 5,3 triliun, diskon listrik Rp 3,5 triliun, dan BLT Dana Desa Rp 9,6 triliun.
"Pemerintah akan terus mendukung, terutama beberapa sektor seperti pariwisata yang masih akan diusulkan hibah pariwisata usulan pinjaman Rp 12,25 triliun untuk pemda. Dan percepatan anggaran dan eksekusi, terutama dua program baru, akan diluncurkan presiden pekan ini bantuan produktif dan subsidi gaji yang sudah disiapkan," jelasnya.
Untuk anggaran sektoral kementerian/lembaga dan pemda sudah terealisasi Rp 12,4 triliun atau 13,1 persen dari pagu Rp 106,05 triliun. Realisasi terdiri dari program padat karya kementerian dan lembaga Rp 9,01 triliun, dana insentif daerah pemulihan ekonomi Rp 654,9 miliar, dana alokasi khusus (DAK) fisik Rp 328,8 miliar, dan bantuan produktif untuk satu juta usaha mikro Rp 2,4 triliun.
Di sektor insentif usaha, realisasi anggarannya baru Rp 17,23 triliun atau 14,3 persen dari pagu Rp 120,61 triliun. Rincian realisasi anggarannya adalah PPh 21 ditanggung pemerintah Rp 1,35 triliun, pembebasan PPh 22 impor Rp 3,36 triliun, pengurangan angsuran PPh 25 Rp 6,03 triliun, pengembalian pendahuluan PPN Rp 1,29 triliun, dan penurunan tarif PPh Badan Rp 5,2 triliun.
Selanjutnya, realisasi anggaran dukungan untuk UMKM mencapai Rp 44,63 triliun atau 37,2 persen dari pagu Rp 123,47 triliun. Ini terdiri dari penempatan dana pemerintah di bank Rp 41,2 triliun, pembiayaan investasi LPDB Rp 1 triliun, PPh Final UMKM ditanggung pemerintah Rp 0,27 triliun, dan subsidi bunga UMKM Rp 2,16 triliun.
Terakhir, pembiayaan korporasi belum ada yang terealisasi. Namun dari pagu Rp 53,57 triliun tersebut, sebanyak Rp 15,5 triliun sudah masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rp3,4 triliun tanpa DIPA, serta Rp34,7 triliun belum masuk di DIPA.
"Untuk pembiayaan korporasi belum realisasi, karena untuk beberapa penyertaan modal negara (PMN) BUMN sudah terbit dan dalam proses final dan diikuti pencairan, sehingga akan terjadi pelaksanaan. Terutama untuk PMN BUMN untuk penjaminan kredit korporasi padat karya sudah diluncurkan dan monitor pelaksanaan di perbankan," ujarnya.