Realisasi Penyaluran Pertalite Tembus 9,26 Juta Kiloliter per April 2023

Pertamina pastikan stok Pertalite dan Solar aman. Foto: Pertamina

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat realisasi penyaluran Pertalite dari Januari sampai April 2023 mencapai 9,26 juta kiloliter (KL) atau 28,44 persen dari total kuota tahun 2023. Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan, kuota penyaluran BBM tahun 2023 untuk Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite sebesar 32,56 juta kiloliter (KL).

"Realisasi pertalite sampai April itu di angka 9,26 juta KL, dari kuotanya adalah 32,56 juta kl. Jadinya sekitar 28,44 persen. Ini realisasi penyaluran pertalite sampai bulan April," kata Erika di Kantor BPH Migas, Selasa (2/6).

Pada kesempatan serupa, SVP Retail Fuel and Sales Pertamina Patra Niaga, Pramono, mengatakan kenaikan penyaluran Pertalite karena kondisi saat ini yang sudah kembali normal dan meningkatkan mobilitas masyarakat.

"Hal ini sangat relevan karena jika dibandingkan dengan 2022 kondisinya belum seperti pada bulan-bulan di tahun 2023 ini. Kita masih melihat kondisi perekonomian sudah bertumbuh bagus, dan konsekuensinya terjadi peningkatan," kata dia.

Meski ada kenaikan dibanding tahun 2022 lalu, Pertamina masih optimis pasokan pertalite tahun ini aman. "Namun demikian untuk pertalite, kuotanya masih dapat diantisipasi dan dapat disalurkan sesuai kebutuhannya," pungkas dia.

Konsumsi Pertalite Bisa Jebol Bila Tak Dibatasi

Pada Februari lalu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut terdapat kemungkinan penyaluran BBM Pertalite dan Solar melebihi kuota yang telah ditetapkan pemerintah tahun ini jika konsumen tidak segera dibatasi.

Adapun kuota penyaluran BBM tahun 2023 untuk Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite ditetapkan sebesar 32,56 juta kiloliter (KL), Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar sebesar 17 Juta KL, serta minyak tanah (kerosene) sebesar 0,5 juta KL.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas), Tutuka Ariadji, mengatakan pembatasan pembeli Pertalite sangat mendesak dilakukan melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) No 191 Tahun 2014 yang saat ini masih digodok.

"Jika tidak dilakukan berpotensi terjadi over kuota JBT Solar dan JBKP Pertalite, sehingga diperlukan pengaturan konsumen melalui revisi perpres agar dilakukan pengendalian lebih tepat sasaran," ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR, Selasa (14/2).

Alasannya, konsumsi Solar dan Pertalite tahun ini diprediksi di atas kuota penyaluran yang ditetapkan, sehingga mekanisme penyaluran BBM subsidi yang lebih tepat sasaran harus segera diterapkan.

Terlebih, menurut dia, konsumsi Pertalite selama 2020-2022 terus meningkat, dengan begitu kuota penyaluran kuota Pertalite tahun ini pun tumbuh 10,38 persen dari realisasi tahun sebelumnya.