Rekap Gelombang PHK 2024: 80.000 Buruh di 60 Perusahaan, Jakarta Terbanyak

80.000 ribu buruh mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang 2024 berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.

Pemicu PHK di antaranya pelemahan daya beli masyarakat, penurunan kinerja manufaktur, serta banjir produk impor di 2024.

Daerah khusus Jakarta (DKJ) menjadi kota dengan penyumbang PHK terbesar sepanjang tahun. Berikut kumparan merangkum gelombang PHK yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun ini.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah, saat menghadiri acara Nasional Symposium on Human Capital Kafegama MM dan Program Studi MBA FEB UGM, Jakarta (3/8/2023). Foto: Alfadillah/kumparan

Januari 2024

Ida Fauziah menjadi orang yang paling lama mengemban jabatan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) pada tahun ini selama 10 bulan, dari Januari-Oktober 2024.

Bulan Januari, Ida mencatat sebanyak 1.500 karyawan pabrik ban terpaksa di-PHK setelah PT Hung-A Indonesia yang memutuskan untuk menutup pabriknya di kawasan Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Kala itu, Ida mengatakan PHK merupakan jalan terakhir. “Yang dilakukan oleh kementerian (Kemnaker) itu mengupayakan bahwa PHK itu jalan terakhir,” kata Ida saat ditemui di kawasan Cikarang pada Rabu (31/1).

Maret 2024

Gelombang PHK kian mengancam usai banyak pelaku usaha di industri padat karya seperti tekstil dan alas kaki yang mengeluh banjir produk impor. Sepanjang kuartal I 2024 banyak perusahaan yang berencana memangkas karyawan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi, mencatat sebanyak 13.800-an pekerja industri tekstil dan produk tekstil (TPT) terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Salah satu pemicu peningkatan gelombang PHK awal tahun 2024 yaitu adanya regulasi dari kemendag. Adanya revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang menjadi Permendag Nomor 8 tahun 2024, yang menghilangkan peraturan teknis sebagai syarat impor.

Ilustrasi Buruh Pabrik. Foto: Wulandari Wulandari/Shutterstock

Mei-Juni-Juli

Pertengahan tahun berat bagi sektor padat karya dalam negeri. Perusahaan sepatu terkenal Bata menutup pabrik di Purwakarta, Jawa Barat pada Mei 2024.

Mereka memutus kontrak 233 buruh pabrik di tengah persaingan industri sepatu kebanjiran produk impor.

Perusahaan tekstil terbesar di Indonesia bahkan mengeklaim di Asia Tenggara, PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) melakukan PHK sebanyak 3.000 karyawan. Lagi-lagi alasan perseroan memangkas ribuan buruh itu untuk efisiensi biaya operasional.

Selain itu, gempuran produk impor lagi-lagi masih menjadi momok menakutkan perusahaan dalam negeri karena harganya lebih murah.

Direktur Independen Sri Rejeki Isman, Regina Lestari Busono, mengatakan Sritex telah PHK sebanyak 35 persen dari total karyawan. Perusahaan sempat menunggu kondisi pasar akan kembali normal, namun kondisi geopolitik tidak membaik sehingga PHK dilakukan pada tahun ini.

“Pemangkasan tenaga kerja bukan menjadi sinyal Sritex akan pailit, tapi hal ini umum juga dilakukan oleh perusahaan besar lainnya,” ujar Regina dalam paparan publik virtual, Selasa (25/6).

Pada Juni dan Juli, ada banyak perusahaan tekstil di Jawa Tengah menderita kesulitan keuangan untuk membayar pegawai. Pabrik tekstil BUMN PT Primissima di Kabupaten Sleman menyebut ada 500-an pekerja di perusahaan tersebut yang dirumahkan.

Agustus

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat total pekerja yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepanjang semester I 2024 mencapai 32.064 pekerja.

Berdasarkan Laporan Bulanan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker yang diterima kumparan, Sabtu (3/8), PHK terbanyak terjadi di DKI Jakarta dengan jumlah 7.469 pekerja terdampak.

Daerah kedua terbanyak adalah Banten dengan total 6.135 pekerja, disusul oleh Jawa Barat sebanyak 5.155 pekerja dan Jawa Tengah dengan 4.275 pekerja.

Posisi selanjutnya adalah Sulawesi Tengah dengan total 1.812 pekerja terdampak, kemudian Bangka Belitung 1.527 pekerja terdampak, dan Riau sebanyak 833 pekerja.

Berikutnya daerah dengan PHK terbanyak lainnya adalah Jawa Timur dengan total 819 pekerja, lalu Kalimantan Barat sebanyak 785 pekerja, dan terakhir posisi ke-10 adalah Sumatera Utara dengan 539 pekerja terdampak PHK hingga Juni 2024.

Para buruh korban PHK membuat masker untuk penanganan virus corona, di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cilincing, Jakarta, Selasa (7/4). Foto: Dok. Biro Humas Kemnaker

September

Gelombang PHK kian menjadi seiring dengan kinerja industri manufaktur yang melesu sejak akhir semester I 2024. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 52.993 tenaga kerja terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepanjang Januari hingga 26 September 2024.

Oktober-November-Desember

Presiden terpilih Prabowo Subianto pada bulan ini menunjuk Yassierli menjadi Menaker menggantikan Ida Fauziyah yang menjadi anggota DPR RI. Wamenaker dipercayakan kepada Immanuel Ebenezer yang merupakan pendukung Jokowi dan Prabowo saat pilpres 2019 dan 2024.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat ada 80.000 orang tenaga kerja atau buruh terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada periode Januari sampai awal Desember 2024. Hal diungkap oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan hingga periode November 2024, Jakarta tercatat sebagai provinsi yang paling banyak melakukan PHK yaitu ada 14.501 orang. Kemudian di Jawa Tengah 13.012 orang. Banten ada 10.727 orang pekerja, Jawa Barat 9.510 pekerja, Jawa Timur 3.757 orang pekerja, DI. Yogyakarta sebanyak 2.295 orang.

Sulawesi Tengah ada 1.994 orang, Bangka Belitung 1.902 pekerja, Sulawesi Tenggara 1.156 pekerja, Provinsi Riau sebanyak 1.109 orang. Selanjutnya, ada dari Kalimantan Utara 887 orang, Kalimantan Tengah sebanyak 801 pekerja, Kalimantan Selatan ada 790 pekerja, Kalimantan Barat 786 pekerja.

Sumatera Utara ada 638 orang, Kepulauan Riau sebanyak 615 pekerja, Sumatera Selatan 557 orang, Sumatera Barat 525 pekerja, Provinsi Aceh 481 orang, Sulawesi Selatan 430 orang, Kalimatan Timur 393 orang.

Selanjutnya, ada dari Provinsi Maluku sebanyak 254 pekerja, Jambi 211 orang pekerja, Sulawesi Utara 126 pekerja, Nusa Tenggara Barat 106 pekerja, Lampung ada 103 pekerja, Gorontalio 74 orang, Bengkulu 46 orang, Bali 32 pekerja, Nusa Tenggara Timur 27 orang, Maluku Utara 15 orang, dan Sulawesi Barat 10 orang.

Pada periode tersebut tercatat sebanyak 67.870 pekerja yang terkena PHK. Namun, angka tersebut naik menjadi sekitar 80.000 pada awal Desember 2024.