Rekrutmen ASN Perlu Diperkuat, dari Tes Wawancara hingga Deteksi Radikalisme

Sejumlah peserta mengikuti tes Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (SKD CPNS) tahun 2021 di Gedung Balai Prajurit Makodam I/BB, Medan, Sumatera Utara, Rabu (15/9). Foto: Fransisco Carolio/ANTARA FOTO

Lembaga Administrasi Negara (LAN) melalui Pusat Kajian Manajemen ASN (PKMASN) mencoba memberikan model baru dalam upaya penguatan rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN). Ada beberapa rekomendasi yang diberikan seperti rebranding jabatan ASN.

“Perlunya rebranding jabatan ASN agar dapat menarik sebanyak mungkin pelamar yang notabene calon-calon talenta bagi instansi pemerintah,” kata Koordinator Tim Kajian PKMASN, Suryanto, saat konferensi pers secara virtual, Senin (18/10).

Suryanto menjelaskan, rebranding tersebut dilakukan terhadap lembaga baru atau jabatan baru, perubahan nama jabatan, revitalisasi nama jabatan, identitas nama jabatan, menciptakan sistem terintegrasi, dan merger dengan lembaga atau instansi lain.

Langkah rebranding juga perlu dilakukan pada jabatan yang diperuntukkan bagi diaspora seperti peneliti, perekayasa, dosen, dan analis kebijakan. Sehingga para anggota diaspora semakin memahami jabatan ASN yang dapat mereka lamar.

“Demikian pula untuk penyandang disabilitas, supaya mereka memahami jenis jabatan dan penjelasan tentang jabatan yang bisa dilamar untuk menghindari tudingan eksklusivitas,” ujar Suryanto.

Ilustrasi Tes CPNS. Foto: ANTARAFOTO

Langkah selanjutnya adalah dilakukan klasterisasi instansi pemerintah berdasarkan bidang atau ranahnya. Hal tersebut untuk menghindari instansi pemerintah tertentu menjadi favorit calon pelamar.

Suryanto mencontohkan ranah birokrasi diisi oleh klaster yang saat ini diisi oleh paguyuban KemenPANRB, ranah litbang dan teknologi diisi oleh klaster yang terdiri dari BRIN dan Kemenkominfo.

“Rekrutmen pun tetap dengan passing grade tertentu dan talent pool system sehingga kebutuhan organisasi disesuaikan dengan ketersediaan talenta,” terang Suryanto.

Suryanto mengatakan perlu juga untuk mengembangkan metode rekrutmen yang inovatif seperti penggunaan sistem referensi pegawai atau reffered employee dan sistem mendatangi calon kandidat secara langsung.

“Sistem referensi atau rujukan menjamin pegawai yang direkrut lebih dapat bertahan lama karena sesuai dengan kebutuhan dan minat pegawai yang bersangkutan. Inovasi metode rekrutmen selanjutnya adalah dengan mendatangi calon kandidat secara langsung atau roadshow,” terang Suryanto.

Lebih lanjut, Suryanto mengungkapkan dalam rekrutmen ASN diperlukan juga membuat MoU atau Perjanjian Kerja Sama dengan beberapa perguruan tinggi yang memiliki jurusan sejalan dengan instansi pemerintah. Ia menjelaskan MoU tersebut berbeda dengan ikatan dinas pada sekolah tinggi milik kementerian atau lembaga tertentu.

Namun, akan memberikan kemudahan akses rekrutmen kepada mahasiswa berprestasi baik untuk magang maupun mengikuti rekrutmen PNS di instansi tersebut jika sudah lulus dan atau berprestasi.

Sejumlah peserta mengikuti tes Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (SKD CPNS) tahun 2021 di Gedung Balai Prajurit Makodam I/BB, Medan, Sumatera Utara, Rabu (15/9). Foto: Fransisco Carolio/ANTARA FOTO

Selain itu, penting juga memanfaatkan teknologi informasi dalam rekrutmen pegawai seperti tes yang dilaksanakan secara virtual dengan jaminan keamanan informatika yang dikendalikan dengan baik.

“Sebagaimana lembaga besar sekelas Bank Indonesia, pelaksanaan tes secara virtual sehingga dapat menghemat biaya, baik dari sisi penyelenggara maupun peserta. Tes wawancara tetap perlu dilaksanakan baik di tingkat pusat maupun daerah dengan menetapkan standar wawancara dan melibatkan pewawancara yang tersertifikasi,” ungkap Suryanto.

Selanjutnya, Computer Assisted Test (CAT) juga harus ditingkatkan lagi. Suryanto meminta ada tambahan deteksi penggunaan narkoba hingga radikalisme.

“Perlu penambahan atau mempertahankan soal-soal CAT atau tes khusus terkait deteksi penyalahgunaan narkoba, dugaan terpapar radikalisme dan terorisme,” tutur Suryanto.