Relaksasi Investasi Asing Dinilai Tak Cukup Tekan CAD

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution (kanan) saat konferensi pers soal Paket Kebijakan Ekonomi XVI di Kantor Presiden. (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)

Pemerintahan Presiden Jokowi hingga saat ini telah mengeluarkan 16 paket kebijakan ekonomi. Adapun di paket terakhir, pemerintah fokus mendorong investasi asing masuk untuk menekan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD).

Salah satu kebijakan yang ada dalam paket kebijakan ke-16 tersebut yakni revisi daftar negatif investasi (DNI) atau merelaksasi investasi asing di domestik. Ada 49 bidang usaha yang dibuka agar asing bisa menanamkan modalnya di Tanah Air.

Namun hal tersebut diproyeksi tak akan efektif. Sebab persoalan utama dari seretnya investasi asing ke domestik adalah soal birokrasi, seperti perizinan dan pembebasan lahan.

Direktur Penelitian Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan, relaksasi DNI tersebut dirasa tak akan cukup untuk menutup CAD yang pada kuartal III 2018 membengkak jadi USD 8,8 miliar atau 3,3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Kebijakan dalam paket ke-16, khususnya relaksasi DNI, diperkirakan tak akan cukup efektif. Karena persoalan investasi sebenarnya bukan pada kurang tertariknya investor asing untuk masuk, tapi lebih ke berbagai hal mulai dari perizinan, pembebasan lahan, perburuhan, dan lainnya," ujar Piter kepada kumparan, Selasa (4/12).

Menurut Piter, untuk menekan laju defisit transaksi berjalan, pemerintah seharusnya lebih fokus untuk memperbaiki komposisi terbesarnya, yakni neraca jasa dan pendapatan primer.

"Sebenarnya penyebab terbesar CAD adalah neraca jasa dan neraca pendapatan primer. Memperbaiki neraca jasa memerlukan strategi jangka panjang. Sementara memperbaiki neraca pendapatan primer memerlukan keberanian menerapakan capital flows manajemen," jelasnya.

Piter menuturkan, pemerintah sebaiknya kembali mengevaluasi paket kebijakan ekonomi yang telah dilakukan. Hal ini bertujuan agar investasi masuk semakin banyak dan efektif.

"Sebaiknya pemerintah melakukan evaluasi terhadap paket-paket sebelumnya, yang ternyata tidak efektif memperbaiki kemudahan berusaha," tuturnya

Petugas Bank menyiapkan uang kertas rupiah untuk ATM dan kantor cabang di Jakarta. (Foto: AFP PHOTO / Bay Ismoyo)

Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengatakan, untuk memperbaiki neraca jasa pemernitah juga perlu memperbaiki pelayanan kapal-kapal di Indonesia. Selain itu, pemerintah bisa membenahi sektor pariwisata domestik.

Menurut David, permasalahan defisit neraca jasa juga terkait dengan kapal asing. Ketergantungan terhadap kapal asing seharusnya bisa dikurangi. Namun, kata David, kedua cara tersebut membutuhkan waktu yang lama.

"Neraca jasa bisa diatasi dengan mengurangi pengangkutan barang dengan kapal dari asing, pariwisata juga. Tapi orang Indonesia sendiri lebih milih ke Tokyo daripada pergi ke wilayah Timur, karena biayanya lebih mahal," kata David.

Sementara untuk mengatasi neraca pendapatan primer yang disumbang pembayaran bunga pinjaman luar negeri, keuntungan perusahaan investor asing, dan pembayaran dividen atas kepemilikan saham domestik oleh nonresiden, pemerintah dapat mendorong perusahaan nasional untuk ekspansi ke luar negeri.

Perusahaan yang ekspasi ke luar negeri akan otomatis menyerap pinjaman dari bank, sehingga mendapat pembayaran bunga dan dividen dari luar untuk transfer ke dalam negeri.

“Sektor finansial kita masih terbatas, dan perusahaan enggak banyak beroperasi di luar. Sedangkan di sisi lain, perusahaan asing di sini, kan harus bayar dividen tiap tahun dan itu keluar dananya,” tambahnya.