Rencana Bulog Impor 100 Ribu Ton Daging Kerbau Diprotes Peternak Sapi

Daging kerbau impor asal India. (Foto: Novan Nurul Alam/kumparan)

Perum Bulog akan mengimpor daging kerbau dari India untuk tahun 2018 sebanyak 100.000 ton. Kuota tersebut sesuai hasil rakortas yang sudah ditindaklanjuti Kementerian Perdagangan. Bulog saat ini tengah menunggu perintah dari Kementerian BUMN untuk segera mengajukan izin impor ke Kemendag.

Namun, rencana impor tersebut ditentang Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI). Peternak lokal menilai impor daging kerbau tidak ada manfaatnya. Selain merugikan peternak lokal, daging kerbau impor juga tak berhasil menstabilkan harga daging sapi di dalam negeri.

"Terkait rencana pemerintah melalui Bulog mengimpor daging kerbau di tahun 2018 sebanyak 100 ribu ton dari India, Dewan Pimpinan Pusat PPSKI menyatakan dengan keras menolak rencana tersebut. Telah terbukti kebijakan impor daging kerbau tahun lalu bagi peternak rakyat lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya," kata Ketua Umum PPSKI, Teguh Boediyana, kepada kumparan (kumparan.com), Senin (22/1).

Pihaknya mengimbau pemerintah meninjau kembali rencana impor daging kerbau yang dinilai distortif pada peternakan sapi lokal. "Dipastikan pula bahwa kebijakan impor daging kerbau yang dianggap murah ini sangat kontradiktif dengan target swasembada daging sapi yang dicanangkan akan dicapai di tahun 2024," tegasnya.

Teguh menambahkan, harga daging sapi yang melambung di atas Rp 100.000/kg sejak beberapa tahun lalu merupakan kesalahan pemerintah. Program swasembada daging sapi yang terlalu dipaksakan di masa lalu membuat populasi sapi menurun drastis sehingga sekarang 50% kebutuhan daging sapi harus dipenuhi dari impor.

"Karena harus diimpor maka harga daging dipengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan harga daging internasional. Apabila nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih pada kisaran di bawah Rp 12.000 dipastikan harga daging bisa dibawah Rp 80.000 per kilogram," paparnya.

"Jadi sangatlah tidak adil kegagalan Pemerintah sekarang ditimpakan kepada peternak sapi dan kerbau lokal dengan mengimpor daging yang murah. Selain itu, kebijakan impor daging ruminansia dari negara atau zona yang belum bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi," tutupnya.