Rencana Nego Pemerintah ke Trump: Kaji TKDN hingga Turunkan Pungutan Impor AS

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (26/3/2025). Foto: Zamachsyari/kumparan

Pemerintah Indonesia memilih jalur diplomasi untuk menghadapi tarif timbal balik dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Langkah ini bakal ditempuh dengan mengkaji Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sampai opsi menurunkan pungutan impor AS.

Negosiasi tersebut akan dipimpin oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono. Tim negosiasi akan melakukan negosiasi paling lambat tanggal 17 April 2025 sebab negosiasi baru dapat dilakukan setelah tarif tinggi 32 persen diberlakukan yang akan berlaku mulai 9 April 2025.

Salah satu rencana negosiasi yang akan dilakukan menurut Airlangga adalah pengkajian TKDN untuk komoditas yang diekspor oleh AS. Airlangga bilang nantinya sektor yang akan mendapat perombakan TKDN adalah sektor Information and Communication Technology (ICT) seperti produk dari General Electric (GE), Apple, Oracle dan Microsoft.

“Jadi ada pertimbangan terkait dengan sektor yang mereka ekspor ke Indonesia antara lain ICT itu kita sedang kaji dan kita akan respons,” kata Airlangga di kantornya, Senin (7/4).

Selain opsi perombakan TKDN khusus komoditas dari AS, langkah lain yang dibuka Airlangga sebagai bahan negosiasi adalah mengurangi pungutan impor khusus dari AS. Salah satu hal yang dikaji adalah bea masuk meski saat ini tarifnya sudah rendah dan mayoritas sudah 0 persen khususnya pada produk kedelai dan gandum.

"Sebetulnya import tariff kita terhadap produk yang diimpor Amerika relatif rendah, 5 persen bahkan untuk wheat maupun soya bean itu sudah 0. Hal lain tentu kita akan lihat terkait PPh dan PPN impor," kata Airlangga.

Airlangga juga mengungkap Indonesia membuka pintu AS untuk terlibat dalam berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti kilang minyak. Nantinya komponen dari PSN dapat diimpor dari AS.

Di samping itu Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu juga mengungkap terdapat opsi untuk menurunkan PPh dan PPN impor bahkan menghilangkannya.

"Itu semua menu kita buka opsinya. Kita tidak mau bilang apa-apa. Pokoknya semua itu kita sampaikan ini adalah benefit dan cost benefit," ujar Anggito.

Lebih lanjut Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu memberi penjelasan relaksas yang ditawarkan sebenarnya sudah diterapkan utamanya dalam implementasi Coretax. Kemudahan tersebut meliputi pre-populated SPT, taxpayer, account management, revenue accounting system, dan lain sebagainya. Selain itu terdapat percepatan pemeriksaan pajak yang diatur Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 15 tahun 2025 yang berlaku per 10 Februari 2025.

Transfer pricing kepada wajib pajak (WP) Grup juga turun menjadi 10 bulan dari 24 bulan. Proses restitusi pajak untuk PPh dengan pajak di bawah Rp 100 juta juga sudah disederhanakan lewat PMK No 119 Tahun 2024.

Saat ini AS mengalami defisit neraca perdagangan dengan Indonesia hingga USD 18 miliar. Dengan berbagai kemudahan tersebut, diharapkan angka yang defisit itu bisa membaik, alias nilai impor AS ke Indonesia diharapkan semakin meningkat.