Rencana Prabowo Bentuk Kemenko Infrastruktur, Solusi Target Bangun 3 Juta Rumah?

Deretan rumah yang masih dalam tahap pembangunan perumahan di Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (3/10/2024). Foto: ANTARA FOTO/Andry Denisah

Anggota Satgas Perumahan Presiden terpilih, Bonny Z. Minang, memberikan sinyal soal adanya Kementerian Koordinator Infrastruktur dalam kepemimpinan Prabowo Subianto.

Saat ditanya mengenai kebenaran rumor tersebut, Bonny tidak secara langsung membenarkan. Namun, ia memberikan petunjuk bahwa wacana tersebut sudah menjadi bagian dari diskusi.

"Iya dong (sudah didiskusikan soal pembentukan. Kemenko Infrastruktur)," kata Bonny kepada wartawan di Hotel Le Meridien Jakarta, Rabu (9/10).

Namun, Bonny menegaskan ini bukan sekadar ambisi. Menurutnya, pembentukan Kemenko Infrastruktur sudah diperhitungkan secara matang.

"Pak Prabowo ini, tim ahlinya benar-benar menghitung. Menghitung, memikirkan," ungkapnya.

Meski tidak berwenang penuh untuk menjawab detail terkait rencana pembentukan Kemenko Infrastruktur, Bonny mengisyaratkan pentingnya peran sektor infrastruktur, khususnya dalam hal Pekerjaan Umum (PU).

“PU itu kan harus dikuatkan. Dalam infrastruktur itu kan banyak karya-karya, mungkin perlu dikoordinasikan," kata Bonny.

Bonny juga menekankan pentingnya infrastruktur sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dalam sektor properti.

"Infrastruktur itu dalam properti kan penyumbang. Penyumbang PDB yang tertinggi, jadi drive growth-nya itu sekitar 2,4 persen," jelasnya.

Menurut Bonny, pertumbuhan ekonomi tidak akan bisa berjalan maksimal tanpa dukungan infrastruktur yang memadai.

Mengenai pertanyaan apakah Kementerian Koordinator Infrastruktur nantinya akan membawahi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan perumahan, Bonny belum mau menjelaskannya.

"Saya enggak mau jawab, itu bukan domain saya, walaupun saya tahu itu bukan domain saya untuk menjawab," tegas Bonny.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan pembentukan kementerian baru ini didasari oleh keinginan Prabowo dan Gibran untuk fokus mengembangkan sektor usaha perumahan.

"Kita sudah masukkan angka kepada RAPBN kita tahun depan. Angka waktu kita tetapkan Rp 53 triliun untuk mulai, dan Pak Prabowo sudah setuju, kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu," ungkap Hashim dalam agenda APEC BAC Indonesia: Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran, di Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8).

Setelah kementerian yang mengurusi perumahan rampung dibentuk, Kementerian PU akan fokus menangani infrastruktur.

Prabowo juga menargetkan pembangunan 2 juta rumah setiap tahun di pedesaan dan 1 juta unit apartemen di perkotaan.

"Dalam program sementara Pak Prabowo setujui, kita akan membangun setiap tahun 2 juta unit rumah di pedesaan, 1 juta unit apartemen di kota setiap tahun," ujar Hashim.

Hashim percaya, langkah ini dapat mendorong dan mengembangkan UMKM, sekaligus menciptakan middle class atau kelas menengah baru. Apalagi saat ini jumlah kelas menengah di Indonesia terus menurun.

Nantinya apartemen akan dinikmati oleh pedagang pasar, yaitu 1 sampai 3 lantai di setiap hunian pasar Jaya, air bersih, listrik, AC dan internet. Menurutnya, hal ini menjadi bagian dari komitmen Prabowo dalam memberantas tempat kumuh di perkotaan.