Rencana Prabowo Tambah Kementerian Dinilai Berpotensi Tambah Utang Negara

Presiden terpilih Republik Indonesia, Pabowo Subianto menghadiri acara Bimtek dan Rakornas Pilkada PAN di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2024) malam. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto, berencana menambah kementerian menjadi 40. Angka ini jauh lebih banyak dari jumlah kementerian di kabinet Jokowi-Ma'ruf yang berjumlah 34.

Rencana ini menuai banyak pro kontra. Ekonom dari Center of reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai dengan gemuknya nomenklatur kementerian, APBN akan terbebani karena ada kebutuhan anggaran yang harus dirogoh pemerintah. Situasi ini berpotensi utang negara.

“Dalam jangka pendek, di mana pemerintah belum mampu generate sumber penerimaan seperti pajak dengan angka yang lebih besar, potensi penambahan jumlah utang sangat terbuka lebar dari wacana penambahan kementerian ini,” kata Yusuf kepada kumparan, Sabtu (11/5).

Di luar penambahan jumlah kementerian, Prabowo juga punya program makan siang dan susu gratis. Yusuf menghitung, asumsi pelaksanaan program ini akan menghabiskan dana Rp 100 triliun per tahun, dengan menyasar 30 persen dari total siswa yang terdaftar saat ini.

Pemerintahan Prabowo-Gibran juga akan melanjutkan berbagai program dengan anggaran tinggi, yang telah dijalankan oleh Presiden Joko Widodo saat ini, salah satunya kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Padahal saat ini tren suku bunga yang relatif tinggi saat ini, ongkos penerbitan utang sedang dalam posisi yang mahal.

Lipsus Ambisi Susu Gratis Prabowo. Foto: Adi Prabowo/kumparan

“Hal ini tentu akan berdampak pada kebijakan keberlanjutan fiskal terutama dari sisi belanja utang di jangka menengah hingga panjang. Jadi saya kira menjadi tidak bijak untuk menambah kementerian dalam kondisi (saat ini),” jelas Yusuf.

Senada dengan Yusuf, Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi di The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho juga melihat potensi penambahan utang akibat penambahan kementerian ini.

Namun, Andry juga melihat akan adanya potensi mangkraknya berbagai program yang dibesut oleh banyak kementerian. Hal ini berkaitan erat dengan rumitnya koordinasi yang harus dijalin, jika instansi bertambah banyak.

“Semakin besar kementerian, semakin besar jabatan yang diberikan semakin tidak terorganisir dan kerja sama satu sama lain, (karena) akan semakin sulitnya melakukan koordinasi dalam program dan lainnya semakin tidak baik, sehingga mereka tidak bisa mengeksekusi program secara optimal,” kata Andry kepada kumparan, Sabtu (11/5).

Di sisi lain, Andry melihat pemerintah belum dapat mengandalkan pendapatan dari sisi perpajakan. “Bisa jadi utang ini akan meningkat seiring dengan besarnya kementerian ini dan ini yang menurut saya akhirnya program-program yang ada bisa jadi tidak tereksekusi dengan baik padahal anggarannya cukup besar,” imbuhnya.