Resmi Merger, Damri Ambil Alih 600 Bus Milik Perum PPD

19 Juni 2023 13:59 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Penampakan bus listrik hasil kerjasama PT TransJakarta dan Perum PPD. Foto: Aprilandika Pratama/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Penampakan bus listrik hasil kerjasama PT TransJakarta dan Perum PPD. Foto: Aprilandika Pratama/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) resmi bergabung dengan Perum Damri melalui penandatangan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2023 pada 6 Juni 2023 tentang Penggabungan Perum PPD ke Dalam Perum Damri oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.
ADVERTISEMENT
Dalam merger tersebut, 600 unit bus milik Perum PPD yang melayani Jabodetabek akan beralih kepada Perum Damri. Direktur Utama Perum Damri Setia N. Milatia Moemin mengatakan Transjabodetabek yang dikelola Perum PPD dapat melayani rute menuju Bandara Soekarno Hatta.
"Engga (bukan pesaing di Bandara), jadi satu. Sekarang jadi satu," kata Setia usai peresmian merger Perum Damri dan Perum PPD, Jakarta, Senin (19/6).
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) dengan Perum Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD), Rabu (28/12/2022). Foto: Aprilandika Pratama/kumparan
Setia memastikan merger ini tidak akan mengubah layanan Transjabodetabek yang dikelola PPD. Dalam perjanjian merger, ia mengatakan 90 persen moda transportasi PPD akan fokus melayani Jabodetabek, sementara Perum Damri akan melayani transportasi secara nasional dan di wilayah 3 T (tertinggal, terluar, dan terdepan).
"Tentu saja untuk pelayanan yang berjalan tak boleh ada yang nggak terganggu, gak boleh ada disrupsi sama sekali. kami harapkan tetap berjalan dengan baik, baik yang tadinya ada di PPD. PPD kebetulan 90 persen bisnisnya ada di Transjakarta itu pun kami akan jaga agar tidak terganggu," ungkap Setia.
ADVERTISEMENT
Penggabungan dua Perum PPD dan Damri ini merupakan komitmen Menteri BUMN Erick Thohir untuk melakukan perampingan perusahaan. Sebelumnya, Erick menjelaskan BUMN berpatokan kepada regulasi pengendalian risiko. Sehingga seluruh aksi korporasi merger dilakukan berlandaskan kajian matang. .
"Kalau kita merger Angkasa Pura, kita akan hitung dulu seperti Pelindo, waktu kita merger ini bagaimana ke depannya, profit atau tidak, apakah malah memberatkan, bagaimana airport-airport kecil, kita lakukan. Ada waktunya nanti kita akan dorong," terang Erick.