Resmi Merger dengan PPD, Damri Targetkan Pendapatan Capai Rp 2,3 T di 2027

Peresmian penggabungan Perum PPD dan Perum Damri di Js Luwangsa, Jakarta, Senin (19/6/2023). Foto: Alfadillah/kumparan

Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) resmi melebur dengan Perum Damri. Penggabungan dua perum berbasis jalan itu melalui penandatangan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2023 pada 6 Juni 2023 tentang Penggabungan Perum PPD ke Dalam Perum Damri oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Direktur Keuangan Perum Damri, Joni Prasetiyanto, mengatakan merger antar-kedua perum ini dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Ia pun menyebut perseroan menargetkan pendapatan hingga 2027 mencapai Rp 2,3 triliun.

Sementara itu, untuk laba bersih yang diperoleh Perum Damri ditargetkan tembus Rp 98,8 miliar di 2027. Joni mengatakan biaya investasi yang sudah dikeluarkan untuk merger PPD dengan Damri sebesar Rp 721 miliar.

"Kalau dari kajian buku putih yang telah kami susun dengan konsultan pendamping PMO itu diharapkan hingga 2027 kami bisa menambah value creationnya Rp 750 miliar. Artinya pendapatan revenue itu sampai 2027 mencapai Rp 2,3 triliun," kata Joni usai peresmian merger Perum PPD dan Perum Damri di Js Luwangsa, Jakarta, Senin (19/6).

"Jadi ini yang perlu rekan2 ketahui termasuk dari biaya investasi dan merger kita sudah perhitungkan jadi net Rp 721 miliar tadi itu," imbuhnya. Dalam merger tersebut, 600 unit bus milik Perum PPD yang melayani Jabodetabek akan beralih kepada Perum Damri. Sehingga, seluruh aset Perum PPD nantinya akan menjadi tanggung jawab Perum Damri.

Penampakan bus listrik hasil kerjasama PT TransJakarta dan Perum PPD. Foto: Aprilandika Pratama/kumparan

Direktur Utama Perum Damri Setia N. Milatia Moemin mengatakan Transjabodetabek yang dikelola Perum PPD dapat melayani rute menuju Bandara Soekarno Hatta."Engga (bukan pesaing di Bandara), jadi satu. Sekarang jadi satu," kata Setia usai peresmian merger Perum Damri dan Perum PPD, Jakarta, Senin (19/6).

Setia memastikan merger ini tidak akan mengubah layanan Transjabodetabek yang dikelola PPD. Dalam perjanjian merger, ia mengatakan 90 persen moda transportasi PPD akan fokus melayani Jabodetabek, sementara Perum Damri akan melayani transportasi secara nasional dan di wilayah 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan).

"Tentu saja untuk pelayanan yang berjalan tak boleh ada yang nggak terganggu, gak boleh ada disrupsi sama sekali. kami harapkan tetap berjalan dengan baik, baik yang tadinya ada di PPD. PPD kebetulan 90 persen bisnisnya ada di Transjakarta itu pun kami akan jaga agar tidak terganggu," ungkap Setia.

Penggabungan dua Perum PPD dan Damri ini merupakan komitmen Menteri BUMN Erick Thohir untuk melakukan perampingan perusahaan. Sebelumnya, Erick menjelaskan BUMN berpatokan kepada regulasi pengendalian risiko. Sehingga seluruh aksi korporasi merger dilakukan berlandaskan kajian matang.