Respons BGN Bakal Dapat Rp 100 Triliun untuk Makan Bergizi Gratis

Kepala BGN Dadan Hindayana menjawab pertanyaan wartawan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025). Foto: Alya Zahra/kumparan

Badan Gizi Nasional (BGN) merespons akan dapat jatah anggaran maksimal Rp 100 triliun dari total pemangkasan kementerian dan lembaga untuk Makan Bergizi Gratis.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan meski mendapat Rp 100 triliun untuk keperluan Makan Bergizi Gratis, tetapi masih ada Rp 206 triliun yang bisa digunakan untuk program prioritas lain.

"Maksimal kita hanya butuh Rp 100 triliun, maksimal loh ya. Jadi masih ada sekitar Rp 206 triliun yang bukan untuk Badan Gizi,” kata Dadan di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (12/2).

Kebutuhan anggaran Rp 100 triliun ini untuk percepatan program MBG pada bulan September 2025. Namun, tak menutup kemungkinan pelaksanaannya bakal mundur apabila infrastruktur dan SDM belum siap.

"Tapi kalau siapnya November, kita November. Kalau infrastruktur dan SDM siap maka otomatis segera anggaran akan kita minta untuk penambahannya,” ujar dia.

Penambahan anggaran ini akan digunakan pada saat Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) dan Sumber Daya Manusia (SDM) sudah tersedia di setiap daerah yang diperkirakan rampung di Juli 2025.

Selain itu, tujuan efisiensi menurut dia adalah meningkatkan lapangan kerja, produktivitas, hingga inovasi. Sehingga anggaran hasil pemangkasan efisiensi Rp 306 triliun ini akan diberikan ke program kementerian/lembaga yang memenuhi syarat tersebut.

Dia mengeklaim BGN dengan program Makan Bergizi Gratis telah memenuhi syarat tersebut dan layak menjadi penerima Rp 100 triliun.

Terlebih menurut dia, program Makan Bergizi Gratis akan menciptakan lapangan kerja hingga 1,5 juta orang dengan dibuatnya SPPG sebanyak 30.000 unit untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat di akhir 2025.

“Jadi masih banyak kementerian, lembaga lain yang bisa menyerap anggaran itu dengan tiga patokan itu. Kalau Badan Gizi sih jelas-jelas ketiganya terpenuhi,” terang Dadan.

Sebelumnya, BGN membutuhkan tambahan dana sebesar Rp 100 triliun. Alasannya, Presiden Prabowo ingin MBG dilaksanakan secara cepat dan menjangkau seluruh provinsi di Indonesia.

“Pak Presiden menginginkan ada percepatan. Jadi Pak Presiden bertanya kepada Badan Gizi (Nasional), kalau dilakukan percepatan berapa dana yang dibutuhkan? Kami jawab Rp 100 triliun,” kata Dadan kepada wartawan, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1).