Respons Luhut, Prabowo hingga Kemlu soal Kapal China Masuk Natuna

Kapal coast guard China mengusir nelayan Indonesia di perairan Natuna. Foto: Dok. Istimewa

Beredar video yang menunjukkan kehadiran kapal-kapal ikan asing di perairan Natuna. kumparan memperoleh video tersebut dari Herman, Ketua Nelayan Lubuk Lumbang, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna.

Herman menuturkan, kapal ikan asing itu 'menyerbu' perairan Natuna sejak seminggu setelah Susi Pudjiastuti lengser dari jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Kapal-kapal ikan asing dari Vietnam dan China semakin berani. Bahkan kapal coast guard China turut mengawal kapal-kapal ikan dari negaranya yang mencuri di perairan Indonesia. Kata Herman, pada 26 Oktober 2019 anggota kelompoknya sempat diusir oleh kapal coast guard China, padahal sedang berada di wilayah Indonesia.

"Coast guard China ikut mengawal, ngusir nelayan anggota saya. Padahal nelayan saya dikasih peta TNI AL, berdasarkan peta itu masih di laut kita," ujar Herman kepada kumparan, Minggu (29/12).

Berikut sikap berbagai tokoh menanggapi kapal China di Natuna yang dirangkum kumparan:

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi. Foto: AFP/SONNY TUMBELAKA

1. Kemenlu Protes Keras

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) memanggil Dubes Republik Rakyat China (RRC) di Jakarta dan menyampaikan protes keras terhadap kejadian tersebut. Nota diplomatik protes juga telah disampaikan.

"Pada Senin (30/12), hasil rapat antar kementerian di Kemenlu mengkonfirmasi terjadinya pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, termasuk kegiatan IUU fishing, dan pelanggaran kedaulatan oleh Coast Guard RRC di perairan Natuna," demikian pernyataan resmi Kemlu RI, Senin (30/12)

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan Indonesia tak akan pernah mengakui nine dash line China atas daerah perairan Natuna. Hal itu disampaikan Retno menanggapi pelanggaran batas kedaulatan Indonesia yang dilakukan oleh kapal Coast Guard China di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.

Nama Laut China Selatan kerap dilekatkan kepada klaim nine-dash line milik China yang melampaui wilayah beberapa negara. Nine-dash line merupakan wilayah perairan yang diklaim China mulai dari Provinsi Hainan hingga Laut Natuna.

Menurut Retno, datangnya kapal coast guard itu merupakan bentuk pelanggaran China terhadap United Nations Convention on the Law of the Sea (Unclos) 1982.

"Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok. Yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional terutama Unclos 1982," ujar Retno Marsudi di Kantor Kemenko Polhukam, Jumat (3/1).

Panglima Komando Armada 1, Laksmana Muda Yudo Margono diatas KRI Rigel. Foto: Ricad Saka/kumparan

2. TNI Siap Tempur

TNI melalui Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I mengerahkan pasukan untuk Operasi Siaga Tempur di Natuna.

Pangkogabwilhan I Laksdya TNI Yudo Margono melaksanakan pengendalian operasi siaga tempur. Hal ini dilakukan sebagai respons atas adanya pelanggaran di wilayah perairan laut Natuna Utara.

"Sekarang ini wilayah Natuna Utara menjadi perhatian bersama, sehingga operasi siaga tempur diarahkan ke Natuna Utara mulai tahun 2020," kata Yudo dalam keterangannya, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (3/1).

Yudo mengatakan operasi siaga tempur ini dilaksanakan oleh Koarmada 1 dan Koopsau 1. Sejumlah KRI dan pesawat juga dikerahkan dalam siaga operasi tempur ini.

"Alutsista yang sudah tergelar yaitu 3 KRI, 1 pesawat Intai Maritim, dan 1 pesawat Boeing TNI AU. Dua KRI masih dalam perjalanan dari Jakarta menuju Natuna," jelas dia.

Laksdya TNI Yudo Margono menambahkan operasi ini merupakan salah satu dari 18 operasi yang akan dilaksanakan Kogabwilhan I di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

"Operasi ini digelar untuk melaksanakan pengendalian wilayah laut khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) laut Natuna Utara," ucap dia.

Mantan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan tiba di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Selasa (22/10/2019). Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

3. Luhut Minta Tak Dibesar-besarkan

Berbeda sikap dengan TNI dan Kemlu, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta persoalan ini tak perlu dibesar-besarkan.

"Sebenarnya enggak usah dibesar-besarin lah kalau soal kehadiran kapal (Coast Guard China) itu," katanya usai pertemuan sore bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (3/1).

Luhut menilai, masuknya kapal-kapal asing dari China ini akibat kurangnya kemampuan Indonesia mengawasi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

"Sebenarnya kan kita juga kekurangan kemampuan kapal untuk melakukan patroli di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) kita itu. Sekarang memang Coast Guard kita itu, Bakamla, sedang diproses supaya betul-betul menjadi Coast Guard yang besar sekaligus dengan peralatannya," imbuhnya.

Luhut menambahkan, Presiden Jokowi juga telah memerintahkan untuk menambah kapal-kapal di kawasan Perairan Natuna.

"Ya kalau kita enggak hadir, kan orang hadir. Jadi kita sebenarnya yang paling marah pertama itu pada diri kita sendiri. Kita punya kapal belum cukup," sambungnya.

Menhan RI Prabowo Subianto usai melakukan pertemuan dengan Menlu Australia Marise Payne dan Menhan Australia Linda Reynold, Bali, Jumat (6/12). Foto: Darin Atiandina/kumparan

4. Prabowo Ingin Damai

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan, masalah kapal China masuk Natuna tersebut akan diselesaikan dengan damai. Pernyataan Prabowo disampaikan usai melakukan pertemuan dengan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Pandjaitan.

"Kita tentunya gini, kita masing masing ada sikap. Kita harus cari satu solusi baik lah di ujungnya. Saya kira ada solusi baik," ucap Prabowo di kantor Kemenko Maritim dan Investasi di Jakarta, Jumat (3/1).

"Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimanapun China negara sahabat," sambung dia.