Respons Sri Mulyani, Menkominfo Bakal Tutup 24.000 Aplikasi Kementerian

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G. Plate menyampaikan sambutan pada acara meeting pertama Digital Economy Working Group (DEWG) Presidensi G20 Indonesia di Hotel Aruna, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Selasa (29/3/2022). Foto: Ahmad Subaidi/ANTARA FOTO

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate merespons pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut saat ini ada sekitar 24.000 aplikasi di kementerian/lembaga. Aplikasi yang tidak semuanya beroperasi ini dinilai hanya menghabiskan anggaran negara.

Plate mengatakan, pihaknya saat ini mencatat 24.400 aplikasi di kementerian/lembaga, termasuk di pemda. Ia pun mengakui bahwa banyak aplikasi di kementerian/lembaga sangat tidak efisien.

"Kita harus menata ulang menghasilkan satu super aplikasi Indonesia, paling tidak hanya cukup delapan aplikasi yang terintegrasi, yang memudahkan komunikasi," ujar Plate dalam Side Event G20: Festival Ekonomi Keuangan Digital di Nusa Dua Bali, Senin (11/7).

Plate pun memastikan, pihaknya akan menutup seluruh aplikasi tersebut secara bertahap dan menggantinya dengan satu aplikasi super lengkap (superapps) milik pemerintah. "Dari 24.000 kita pelan-pelan mulai lakukan shutdown, tutup, dan kita pindahkan pelan-pelan," jelasnya.

Menurut Plate, saat ini pemerintah juga terus menyiapkan aplikasi yang akan terintegrasi antarkementerian/lembaga dan pemda. Hal ini, kata dia, akan menghemat anggaran negara hingga puluhan triliun rupiah.

"Saya meyakini efisiensi akan lebih tinggi dari intervensi fiskal yang Ibu Sri Mulyani keluarkan saat ini, puluhan triliun hematnya. Kalau itu bisa dilakukan luar biasa untuk kita," jelasnya.

Festival ekonomi keuangan digital Indonesia 2022. Foto: Dok: Panitia Nasional Presidensi G20 Indonesia

Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan saat ini pemerintah punya lebih dari 400.000 aplikasi. Bahkan setiap kementerian/lembaga memiliki 24.000 aplikasi, yang tidak semuanya bisa dioperasikan.

"Bayangkan, kita punya lebih dari 400.000 aplikasi dan juga 24.000 (aplikasi di kementerian/lembaga). Kemudian setiap lembaga itu punya 2.700 database sendiri-sendiri," ujar Sri Mulyani.

Untuk itu, kata Menkeu, pemerintah saat ini tengah menginisiasi kebijakan untuk membuat e-government. Sehingga, nantinya aplikasi dan kebijakan antarkementerian dan lembaga akan saling terhubung.

"Jadi disebut intergovernment connection maupun penggunaan aplikasi, jadi tidak tiap orang (kementerian/lembaga) buat aplikasi sendiri-sendiri yang tidak interoperable, tapi mereka akan lebih coordinate," jelasnya.

Menurut Sri Mulyani, digitalisasi di lingkungan pemerintah memberikan banyak manfaat bagi keuangan negara. Sehingga, belanja barang seperti alat tulis kantor (ATK) mengalami penurunan. Sementara belanja internet justru meningkat.