RI Akan Miliki Pabrik Baterai Kendaraan Listrik, Dibangun Mulai Awal 2021

Ilustrasi mobil listrik BMW. Foto: dok. BMW

Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik siap dimulai. Kemungkinan besar, groundbreaking pabrik ini dilakukan pada semester I 2021.

Pembangunan pabrik baterai ini merupakan proyek besar pemerintah bersama BUMN dalam melakukan hilirisasi bijih mentah nikel menjadi baterai untuk kendaraan listrik.

Indonesia menggandeng Korea Selatan dari hulu hingga hilir proyek ini. Untuk pelaksanaanya, dilakukan konsorsium sejumlah BUMN dengan LG Group yang Nota Kesepahaman telah diteken dengan LG Energy Solution di Seoul, Korea pada Jumat (18/12).

"Jadi setelah Januari (2021), sudah tanda tangan HoA (Head of Agreement) dengan BUMN dan rencana Februari sudah action tahap pertama. Kemungkinan besar groundbreaking di semester I 2021, insya allah bangun pabrik," kata Bahlil dalam konferensi pers virtual melalui BKPM TV, Rabu (30/12).

Dua Lokasi Pabrik Baterai Kendaraan Listrik Hulu dan Hilir

Proyek ini membutuhkan biaya USD 9,8 miliar atau sekitar Rp 142 triliun yang menurutnya merupakan investasi terbesar sejak pasca-reformasi '98. Proyek ini akan dilakukan dari hulu ke hilir yang akan dilakukan oleh konsorsium BUMN dalam Indonesia Holding Battery bersama dengan LG Group yang juga menggaet sejumlah perusahaan seperti Hyundai.

BUMN yang berkongsi dalam Indonesia Holding Battery adalah MIND ID sebagai induk holding BUMN tambang, PT Aneka Tambang Tbk (Persero) atau ANTAM, PT PLN (Persero), dan PT Pertamina (Persero). Sedangkan perusahaan asingnya adalah LG Chem dan pabrikan China yaitu Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL).

"Ada dua lokasi pabriknya. Di hulu itu di Maluku Utara yang akan dikerjakan Antam karena dia yang punya Izin Usaha Pertambangannya. Di hilirnya akan dilakukan di Batang. Di sanalah nanti terjadi perpaduan bisnis dengan investor asing," ujar Bahlil.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengikuti rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/8). Foto: Puspa Perwitasari/Antara Foto

Pastikan UMKM dan Usaha Lokal Terlibat

Karena proyek ini besar, kata Bahlil, pemerintah campur tangan untuk memastikan agar pengusaha lokal dan UMKM di daerah proyek ini berada tidak diabaikan.

"Kalau business to business ini biasanya pengusaha lokal diabaikan. Saya enggak mau kecolongan lagi. Makanya harus dilibatkan. Jadi kita kunci dulu di situ," ujar Bahlil.

Karena itu, dalam proses negosiasi yang diakui Bahlil sempat alot dan panjang dengan Korea Selatan, pemerintah Indonesia meminta sejumlah kebijakan seperti pengolahan bijih nikel untuk bahan baku baterai ini minimal 70 persen menjadi prekursor dan katoda dilakukan di dalam negeri.

Pemerintah Indonesia juga meminta Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pengerjaan proyek ini diutamakan. Begitu tenaga kerjanya.

"Kita tidak ingin kalau business to business, negara tidak ikut, rambu rambu gak diatur negara," ujar dia.