RI Bakal Punya Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di 2039

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman Hutajulu. Foto: Kementerian ESDM

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan Indonesia bakal memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pada 2039 mendatang. Pembangunan PLTN ini dilakukan untuk mendukung upaya pemerintah dalam mencapai net zero emission serta ketahanan energi nasional.

"Pengembangan tenaga nuklir akan menjadi komersial pada tahun 2039 untuk meningkatkan keandalan sistem tenaga listrik," kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P Hutajulu di ICE BSD, Selasa (14/11).

Kemudian, kapasitas PLTN itu akan ditingkatkan pemerintah hingga 31 gigawatt pada 2060. Di sisi lain, Jisman bilang, pengembangan penyimpanan energi hidro terpompa (Pumped Hydro Energy Storage/PHES) akan dimulai pada 2025 mendatang. Sementara Sistem Penyimpanan Energi Baterai (Battery Energy Storage System/BESS) akan dikembangkan secara masif pada tahun 2034.

"Selanjutnya, hidrogen dengan memanfaatkan Pembangkit EBT direncanakan akan mulai diproduksi tahun 2031 untuk memenuhi kebutuhan transportasi dan industri," tutur dia.

Ilustrasi pembangkit tenaga nuklir. Foto: PixelRaid/Shutterstock

Selain itu, pemerintah juga berupaya mewujudkan dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan melalui berbagai upaya pengendalian emisi. Misalnya dengan mewajibkan PLTU melaksanakan co-firing dengan Biomassa maupun energi baru lainnya.

"Kemudian, Program Dedieselisasi juga telah ditetapkan untuk mengurangi dan mengganti pemakaian BBM untuk pembangkitan tenaga listrik serta untuk meningkatkan bauran EBT dan ketahanan energi di lokasi 3T. Program dedieselisasi dilaksanakan pada 5.200 PLTD yang tersebar lebih dari 2.130 lokasi di seluruh Indonesia," tutur Jisman.

Di akhir tahun 2022, Menteri ESDM Arifin Tasrif, pernah bilang Indonesia semakin siap mengembangkan PLTN untuk mendukung ketahanan energi di era transisi.

Salah satunya dengan membentuk komite pelaksana program energi nuklir (nuclear energy programme implementing organization/NEPIO). Hal ini menjadi prasyarat sebuah negara bisa mengembangkan teknologi nuklir.

"Kita kan harus ada beberapa langkah yang harus kita siapkan, ada aturan, kemudian ada persyaratan dari International Atomic Energy Agency (IAEA)," kata Arifin saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jumat (16/12/2022).

Selain itu, Arifin menambahkan pemerintah juga sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 tahun 2022 tentang Keselamatan dan Keamanan Pertambangan Bahan Galian Nuklir.

"Kita punya potensi-potensi mineral kayak gitu (untuk nuklir), jadi ada kepastian hukum, ada payungnya. Kita pertama identifikasi dulu harus di mana yang ada potensi besar, katanya ada salah satunya dari timah ya," jelasnya.