RI Bisa Gabung Lembaga Anti Pencucian Uang Global di 2019

Ketua PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin (Foto: Helmi Afandi/kumparan)

Indonesia tengah berjuang agar bisa bergabung menjadi anggota lembaga internasional anti pencucian uang (Financial Action Task Force/FATF). Nantinya, Indonesia bisa berperan besar dalam pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme (anti money laundring/AML).

FATF merupakan suatu forum kerja sama antarnegara yang ‎bertujuan menetapkan standar global rezim anti-pencucian uang dan pendanaan t‎erorisme, serta hal-hal lain yang mengancam sistem keuangan internasional.

Adapun kedatangan Presiden FATF, Santiago Otamendi, beserta jajarannya ke kantor Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hari ini untuk melakukan penilaian dan kesiapan Indonesia.

"Kami mau jadi anggota FATF. Jadi dia mau melihat mau mengecek apakah siap apa enggak. Itu tujuannya," kata Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin usai di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (9/5).

Dalam pertemuan itu, kata Kiagus, pemerintah dan FATF telah membahas mengenai peran masing-masing kementerian dan lembaga lainnya. Di mana dalam hal ini, semua harus berjalan baik dan komitmen untuk ke depan.

"Kemudian komitmen dari masing-masing kementerian dan lembaga semuanya bagus. Nah tinggal bagaimana mempertahankan itu dan ke depannya berjalan dengan baik. Mereka full komitmen dan kerja sama antar institusi. Dia (FATF) mendapat kesan dari institusi yang ditemuinya sangat bagus komitmen penuh dan tidak ada yang berbeda-beda," jelasnya.

Kiagus melanjutkan, jika semua berjalan dengan lancar dan telah disetujui pihak FATF, maka kemungkinan keikutsertaan Indonesia untuk bergabung di FATF dapat berjalan pada 2019.

"Nanti kalau sudah setuju, kami jadi observer dulu. Setalah jadi observer, nanti akan dilakukan evaluasi. Kalau oke, maka mudah-mudahan 2019-2020 kita menjadi anggota FATF," katanya.