RI Butuh Dana Rp 853 T untuk Kejar Target 10.000 Km Rel Kereta Api pada 2030
·waktu baca 2 menit
PerbesarKementerian Perhubungan (Kemenhub) membeberkan total kebutuhan pembiayaan untuk memperluas jaringan perkeretaapian nasional hingga 2030 mencapai Rp 853 triliun.
Anggaran ini akan digunakan untuk membangun jalur kereta api sepanjang 10.524 kilometer (km), termasuk jalur perkotaan, serta pengadaan sarana penumpang dan barang.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kementerian Perhubungan, Arif Anwar, mengatakan pengintegrasian menjadi visi utama dalam pengembangan perkeretaapian nasional.
“Jadi di dalam perencanaan perkeretaapian itu sendiri, kami juga sudah mengangkat keterintegasian ini menjadi salah satu visi yang harus bisa dipenuhi di dalam setiap pengembangan perkeretaapian,” ujar Arif dalam acara press background Integrasi Transportasi Sektor Darat dan Perkeretaapian di Kantor Kemenhub, Jakarta, Kamis (31/7).
Arif menambahkan, target pembangunan hingga 2030 bukan hanya menambah panjang jalur, tetapi juga meningkatkan layanan. "Ini adalah target tahun 2030 nanti, di mana moda share penumpang adalah 7-9 persen, moda share barangnya 11-13 persen," katanya.
Selain itu, pemerintah ingin mewujudkan layanan perkeretaapian yang terintegrasi dengan moda lain, aman, terjamin, nyaman, terjangkau, dan bisa diandalkan.
Berdasarkan data yang ditunjukkan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, target pembangunan jalur kereta hingga 2030 mencapai 10.524 km di dalamnya termasuk rel perkotaan sepanjang 3.755 km.
Untuk sarana, disiapkan 2.839 lokomotif dan 34.178 kereta penumpang, serta 2.475 lokomotif barang dengan 28.364 gerbong.
Rencana pengembangan jaringan rel kereta api tersebar di berbagai wilayah. Di Sumatera, jalur kereta api yang saat ini sepanjang 1.854,4 km akan ditambah menjadi 2.900 km. Di Kalimantan, bakal dibangun 1.200 km jalur rel baru.
Di Sulawesi, jalur rel yang ada sepanjang 1.171 km akan ditingkatkan menjadi 2.734 km. Untuk Jawa, Madura, dan Bali, jalur eksisting 4.356,5 km akan diperpanjang menjadi 5.590 km. Sementara di Papua direncanakan pembangunan jalur rel kereta api sepanjang 100 km.
Pemerintah mendorong pembiayaan proyek ini tak hanya bersumber dari APBN, tetapi juga melalui skema non-APBN seperti investasi, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta creative financing lainnya.