RI Butuh Investasi Rp 306 Triliun untuk Pembangunan Rendah Karbon

Energi Baru Terbarukan di Pantai Baru, Bantul Foto: Resya Firmansyah/ kumparan

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, melakukan analisis kebutuhan investasi pendanaan pembangunan rendah karbon di Indonesia. Setidaknya dibutuhkan Rp 306 triliun kebutuhan investasi pembangunan rendah karbon.

Angka itu didapat dari pemerintah dengan porsi 24 persen atau senilai Rp 72,22 triliun. Sedangkan non-pemerintah atau swasta porsi pendanaan sebesar 76 persen atau Rp 232,56 triliun. Analisis ini dilakukan pada kurun waktu 2018-2020.

Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Medrilzam, mengatakan gap pendanaan baik dari pemerintah atau swasta masih sangat jauh.

"Contohnya saja sekarang ini kebutuhan investasi pemerintah untuk pembangunan rendah karbon baru terpenuhi sebesar 8-11 persen. Ini masih besar sekali, belum yang swasta. Jadi PR kita masih banyak, dan ini perlu jadi perhatian kita semua," ujar Medrilzam dalam webinar BKPM Transisi ke Ekonomi Hijau, Kamis (6/1).

Sementara investasi pembangunan rendah karbon dari sektor swasta, kata dia, belum terinventarisasi dengan baik. Selain itu, untuk mewujudkan ekonomi hijau, juga harus dilakukan berbagai transisi. Salah satunya dengan menyetop atau pensiun dini PLTU batu bara.

"Bilamana kita ingin menghentikan PLTU batu bara sebelum waktunya. Ini besar sekali hampir Rp 3.500 triliun kebutuhan investasinya bila kita ingin faced out batu bara dipercepat," kata dia.

"Dan saya kira kami ambil asesmen langsung dari PLN, jadi pertimbangan kita semua dalam rangka mencoba menerapkan investasi terkait renewable energy lebih cepat dari yang direncanakan," tutupnya.