RI Butuh Rp 17,8 Kuadriliun untuk Bikin Pembangkit dan Transmisi hingga 2060

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung di kantor Kementerian ESDM, Jumat (3/1/2025). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

Pemerintahan Prabowo Subianto akan memprioritaskan pembangunan listrik berbasis energi ramah lingkungan. Tapi untuk bisa membangun pembangkit dan transmisi baru hingga 2060 ternyata butuh modal besar.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan Indonesia membutuhkan setidaknya USD 1,1 triliun atau setara Rp 17,89 kuadriliun (asumsi kurs Rp 16.268 per USD) selama 35 tahun ke depan.

“Setara dengan USD 30 miliar per tahun guna memenuhi kebutuhan pembangkit sekitar USD 1 triliun dan transmisi USD 104 miliar,” ungkap Yuliot dalam Rapat Kerja Kementerian ESDM dengan Komisi XII DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat pada Kamis (23/1).

Untuk itu, nantinya bauran pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) juga diproyeksikan akan terus meningkat dari 16 persen di tahun 2025 menjadi 74 persen di tahun 2060. Maka dari itu, nantinya target Net Zero Emission dapat dicapai pada tahun 2060.

Foto udara kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) on grid Selong kapasitas 7 MWp yang dioperasikan Vena Energy di Kelurahan Geres, Kecamatan Labuhan Haji, Selong, Lombok Timur, NTB, Senin (15/7/2024). Foto: Ahmad Subaidi/ANTARA FOTO

“Emisi karbon diproyeksikan akan terus menurun sampai dengan zero emission sampai tahun 2060 dibandingkan dengan baseline akan turun signifikan hingga 2 miliar ton pada 2060,” lanjutnya.

“Demand listrik dan konsumsi listrik per kapita diproyeksi naik secara signifikan khususnya di periode 5 tahun pertama yaitu 2025-2029,

Yuliot juga memproyeksikan permintaan listrik terus meningkat pada periode kepemimpinan Prabowo hingga 2029. Nantinya konsumsi listrik juga diproyeksi mencapai 6,9 persen per tahun, dengan begitu pertumbuhan ekonomi 8 persen bisa tercapai.