RI Diharapkan Bisa Jadi Penengah Konflik Rusia dengan Ukraina Lewat G20

Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan secara virtual saat Pertemuan Tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (G20 FMCBG) di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (17/2/2022). Foto: M Risyal Hidayat/Antara Foto

Presidensi Indonesia di G20 berlangsung di tengah konflik geopolitik yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina. Untuk itu, Indonesia diharapkan bisa menjadi penengah konflik tersebut lewat ajang G20.

Kepala Ekonom Bank Central Asia David Sumual mengatakan upaya menjadi penengah konflik tersebut tentu tidak mudah. Ia melihat Presiden Jokowi juga sudah gencar mendorong penyelesaian konflik dengan mengunjungi Rusia, Ukraina, dan negara G20 di Asia Timur.

"Kita lihat manuver-manuver pemerintah, Presiden Jokowi mengunjungi Ukraina, Rusia dan mengunjungi tiga negara G20 di Asia Timur, seperti Jepang, China dan Korea Selatan dalam hal mendapatkan kesepakatan dalam isu-isu penting yang ingin kita dorong," ujar David dalam acara Webinar Seri 3: Indonesia dan Presidensi G20, Senin (5/9).

Hal senada disampaikan oleh Direktur dan Kepala Grup Departemen Kebijakan Internasional International BI Haris Munandar. Ia mengungkapkan Indonesia sebagai pemegang presidensi G20 tengah dihadapkan oleh masalah geopolitik yang dinamis.

"Kita tidak menyangka ada dinamika tersebut yang membawa risiko bukan hanya sulitnya untuk memperoleh konsensus semacam communique, tetapi juga risiko G20 bisa jadi G19 atau G13 atau potensi hilang sama sekali," kata Haris.

Haris mengatakan demi mencapai communique atau pernyataan bersama para anggota G20 terkait konflik Rusia dengan Ukraina saat pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 pada Juli 2022 tidak mudah. Ada beberapa negara yang enggan menggunakan kata perang untuk menggambarkan kondisi antara Ukraina dan Rusia. Padahal, kondisinya sudah jelas menggambarkan perang.

Adapun, kata Haris, kelompok G7, seperti AS, Eropa, dan Kanada, bertahan untuk menggunakan kalimat 'invasi ke Ukraina'. Sementara Rusia dan China, serta India, tidak ingin memakai kata perang, mereka lebih memilih kata konflik untuk menggambarkan kondisi Rusia dan Ukraina.

"Pada saat pembahasan global economy dan global risk, ini seperti diprediksi ada dua kutub atau dua pihak yang masing-masing bertahan pada posisi red line atau tidak bisa ke tengah lagi untuk kompromi," ujar Haris.

Setelah ada perbedaan, communique dari pertemuan gubernur dan menteri keuangan G20 tidak tercapai. Meski begitu, finance track G20 tetap masuk ke dalam topik per topik dan agenda per agenda dengan detail.

"Kita sepakat membuat chair summary, yang merupakan konsensus di sebagian tempat dan pencatatan di bagian lain," kata Haris.

Menurut Haris, chair summary yang berisi sebanyak 14 paragraf, hanya dua paragraf yang memiliki persoalan (dispute), yaitu paragraf 1 dan 2 tentang ekonomi global dan risiko politik. Lalu, paragraf 3 sampai dengan 14 memuat konsensus soal bauran kebijakan, risiko keuangan digital serta inklusi keuangan dan lainnya.

Tidak hanya itu, adanya perbedaan ini berimplikasi pada paragraf 1 dan 2 yang harus memuat secara rinci perihal pandangan-pandangan dari anggota G20 mengenai perang di Rusia dan Ukraina. "Kita summary-kan, itu maksimum yang kita buat," tutur Haris.