RI Komitmen Kurangi Emisi Karbon dengan Biaya Sendiri

24 September 2024 12:18 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Pemimpin Redaksi kumparan Arifin Asydhad meresmikan kumparan Green Initiative Conference 2024 di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (24/9/2024). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Pemimpin Redaksi kumparan Arifin Asydhad meresmikan kumparan Green Initiative Conference 2024 di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (24/9/2024). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan komitmen pemerintah untuk terus menekan emisi karbon.
ADVERTISEMENT
Menurut Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) atau kontribusi yang sudah disepakati, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi dari 29 persen menjadi 32 persen pada tahun 2030.
"Jadi Indonesia sudah komitmen untuk emisi karbon dikurangi mendekat 32 persen dengan biaya sendiri, dan apabila ada bantuan internasional di 43 persen," kata Airlangga usai menghadiri acara Green Initiative kumparan di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (24/9).
Berdasarkan catatannya, pada tahun 2023 konsumsi energi di sektor transportasi sebesar 448 juta barel oil ekuivalen (BOE) atau 36,74 persen total konsumsi energi total di Indonesia.
Penggunaan konsumsi energi di sektor transportasi tersebut meningkat dibanding tahun 2022 yang tercatat sebesar 159 juta ton CO2 atau sekitar 21,85 persen dari total emisi karbon.
ADVERTISEMENT
Untuk itu, mantan Menteri Perindustrian itu mengatakan pemerintah melakukan upaya diversifikasi energi hijau yaitu dengan penerapan Biofuel 35 persen, dan pada tahun depan akan meningkat menjadi B40 persen.
"Kemudian juga tentu percepatan mobil listrik. Dan juga antaranya mendorong mobil hybrid," imbuh dia.
Berikutnya pemerintah juga telah memberikan sejumlah insentif untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik seperti pembebasan PPN untuk mobil dan motor.
Pemerintah menggelontorkan subsidi penjualan motor listrik USD 455 juta atau setara Rp 7,3 triliun (kurs Rp 16.068). Subsidi tersebut mencakup penjualan 800 ribu sepeda motor listrik baru dan konversi 200 ribu sepeda motor berbasis BBM.
Sementara itu untuk insentif mobil listrik yaitu PPN ditanggung pemerintah 10 persen, sehingga pembeli hanya bayar 1 persen.
ADVERTISEMENT
"Di sektor motor peningkatannya sangat keliatan, demikian pula di otomotif. Dan kita juga melihat beberapa investor daripada pemain baru otomotif mulai masuk," kata Airlangga.
Menurut Airlangga kebijakan insentif untuk mobil dan motor listrik ini disambut positif oleh investor. Ia pun meyakini infrastruktur kendaraan listrik akan dapat diterapkan di banyak daerah.