Kumparan Logo

RI Masih Perlu Rp 753,11 T untuk Bangun Infrastruktur sampai 2029

kumparanBISNISverified-green

·waktu baca 2 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo saat ditemui di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat pada Senin (18/11/2024). Foto: Argya D. Maheswara/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo saat ditemui di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat pada Senin (18/11/2024). Foto: Argya D. Maheswara/kumparan

Kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur Indonesia dari 2025 sampai 2029 mencapai Rp 1.905,3 triliun. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap masih terdapat funding gap atau keperluan anggaran yang cukup besar.

Dari kebutuhan Rp 1.905,3 triliun, APBN hanya memenuhi porsi 35,46 persen atau sekitar Rp 677,91 triliun dan APBD dengan porsi 24,87 persen atau sekitar Rp 473,28 triliun. Maka dari itu masih terdapat sisa 39,50 persen atau sekitar Rp 753,11 triliun.

“Keterbatasan fiskal pada hari ini, baik itu APBN maupun APBD, diperkirakan masih terdapat funding gap sebesar Rp 753,11 triliun,” kata Dody dalam acara Creative Infrastructure Financing Day 2025 (CreatIFF) di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan pada Selasa (3/6).

Nantinya pembiayaan kreatif memang dibutuhkan untuk tiga sektor yakni sumber daya air, jalan dan jembatan, serta permukiman.

Ilustrasi jembatan lama di Kediri. Foto: Arif Wahyudi/Shutterstock

Untuk sektor sumber daya air, kebutuhan muncul untuk rehabilitasi 25 unit bendungan, meningkatkan target tampungan air menjadi 63,54 m³ per kapita, pembangunan irigasi seluas 180.000 ha, rehabilitasi irigasi seluas 1.200.000 ha dan peningkatan kapasitas prasarana air baku hingga 93,79 m³/detik.

Untuk sektor jalan dan jembatan, kebutuhan muncul untuk memastikan kemantapan 99 persen jalan nasional sampai membuat waktu tempuh lintas utama jalan nasional menjadi 1,7 jam/100 km.

Di sektor permukiman, kebutuhan muncul untuk memastikan 43 persen rumah tangga mendapat akses air minum aman, memastikan 51,36 persen rumah tangga kota mendapat akses air siap minum perpipaan, memastikan 30 persen rumah tangga dengan akses air limbah domestik aman dan memastikan 38 persen timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah.

“Saya mendorong dirjen pembiayaan infrastruktur untuk terus mengkaji dan mengembangkan berbagai skema pembiayaan kreatif, baik itu KPBU, blended financing, sekuritisasi aset, dan skema-skema lain yang potensial,” ujar Dody.