RI Mau Impor 200 Ribu Sapi, Pengamat Pertanyakan Kesiapan Pakan
PerbesarGuru Besar Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, Prof Widodo, menyoroti rencana pemerintah impor 200 ribu sapi perah di 2025 untuk memenuhi kebutuhan susu di program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Widodo menilai jika kebijakan ini direalisasikan, salah satu yang harus juga disiapkan adalah mendatangkan pakan hijau berkualitas. Pakan hijau ini berasal dari lahan yang sudah disiapkan sebelumnya.
"Sapi perlu makanan, hijauan mereka siap enggak lahannya? Untuk seratus ekor sapi berapa dihitungnya lahannya? Untuk seratus ribu berapa? Untuk satu juta berapa? Jadi kadang program pemerintah itu reasoningnya masuk tapi bombastis," kata Widodo melalui keterangan tertulis, Kamis (16/1).
"Saya sebagai sebagai akademisi harus jujur dalam program ini ada manfaatnya asal ditata, disusun, dan direncanakan secara rasional," tambahnya.
Widodo menuturkan rencana impor sapi tersebut muncul di tengah merebaknya kembali Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Menurutnya, kondisi tersebut harus diantisipasi. Sebab, kata Widodo, sapi yang sudah terkena wabah PMK bisa tidak produktif lagi.
Untuk itu, Widodo menegaskan sapi yang diimpor harus melalui proses karantina yang ketat.
"Saat ini dunia sedang ditakutkan dengan adanya penularan virus yang aslinya datang pada binatang dan kemudian menular pada manusia,” tutur Widodo.
Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan pemerintah bakal mengimpor total 200 ribu sapi di 2025 untuk memenuhi kebutuhan susu di program Makan Bergizi Gratis. Sudaryono mengatakan Presiden Prabowo Subianto ingin penerima program itu mendapatkan susu. Namun, saat ini masih terjadi keterbatasan pasokan di dalam negeri.
"Kalau masih impor kita substitusi dulu sumber protein lain dulu, sembari kita datangkan sapi hidup supaya bisa produksi dalam negeri," ungkap Sudaryono saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Selasa (14/1).
Sudaryono menjelaskan bakal ada penambahan negara asal impor sapi hidup di 2025 setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) baru. Namun ia tidak membeberkan negara mana yang dimaksud. Sudaryono hanya memastikan nantinya Indonesia tidak lagi hanya mengimpor dari Australia dan negara lain yang terdaftar.