RI Tambah PLTU 6,3 GW hingga 2033, Bahlil Sebut Batu Bara Bukan Barang Haram

Bahlil Lahadalia dalam acara acara IPA Convex di ICE BSD City, Tangerang, Banten, Rabu (21/5/2025). Foto: YouTube/Sekretariat Presiden

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan Indonesia masih tetap membutuhkan bahan bakar fosil.

Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) periode 2025-2034 masih mencantumkan penambahan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara sebesar 6,3 gigawatt (GW). Selain PLTU, Indonesia juga akan menambah pembangkit berbasis gas sebesar 10,3 GW.

"Di Eropa saja masih pakai batu bara kok, di Turki masih banyak pakai batu bara. Kita aja yang terlalu kekinian. Tapi ya sudah enggak apa-apa, ini dalam rangka menjaga bumi kita, yang penting subsidi ke negara jangan banyak-banyak aja," tegasnya saat konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/5).

Dalam dokumen terbaru RUPTL, rencananya PLTU batu bara akan bertambah 3,2 GW pada tahun 2025, kemudian pada tahun 2029 sebesar 0,2 GW. Penambahan PLTU batu bara kembali terjadi pada tahun 2032 sebesar 1,4 GW, dan terakhir pada tahun 2033 sebesar 0,8 GW.

Bahlil mengatakan, penambahan kapasitas PLTU pada tahun 2025 masih terbilang besar karena banyak pembangkit yang sudah dalam tahap pembangunan dan segera beroperasi (commercial operating date/COD).

"Batu bara nih, di 2025 ini batu bara memang masih agak banyak karena sudah mau CoD," ungkap Bahlil.

Bahlil menegaskan, Indonesia memerlukan listrik yang andal dan murah, sehingga peran pembangkit fosil masih sangat vital. Dia juga meminta agar masyarakat tidak melihat batu bara sebagai barang haram.

"Saya kasih tau baik-baik ya, kalau memang kita masih membutuhkan listrik dan uang, kita tidak ada, batu bara itu bukan barang haram. Jadi aku pakai lagi," katanya.

Bahlil bercermin dari negara lain, seperti Uni Eropa dan Turki, yang masih bergantung kepada batu bara. Dengan demikian, dia melihat penambahan kapasitas PLTU bukan kebijakan yang salah.

"Jangan dipersepsikan seolah-olah batu bara itu haram. Jadi mau ditambah pun enggak apa-apa kalau memang itu negara butuhkan. Eropa juga masih sebagian pakai batu bara. Kenapa harus dibuat dikotomi? Kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan kita," tutur Bahlil.

Di sisi lain, dia juga melihat pentingnya penerapan teknologi baru untuk mengurangi emisi yang dikeluarkan PLTU batu bara, misalnya penangkapan dan penyimpanan karbon (carbon capture storage/CCS).

"Jangan barang kita seolah-olah itu kotor-kotor, supaya impor barang bersih mahal-mahal. Kita ini memang lama dijajah juga jadi kita masih berpikir penjajahan ini. Jadi tolong berpikir ini adalah kepentingan negara kita, keunggulan kompetitif kita," pungkas Bahlil.

Pembangunan jembatan duplikasi bentang pendek Pulau Balang yang menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara dibangun memanfaatkan FABA dari PLTU yang dikelola oleh PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Kaltim Teluk. Foto: PLN NP

Adapun RUPTL 2025-2034 mencanangkan penambahan pembangkit tenaga listrik hingga 2034 sebesar 69,5 GW, dengan porsi pembangkit energi baru terbarukan (EBT) mencapai 76 persen atau 42,6 GW.

Penambahan kapasitas pembangkit listrik terbagi menjadi dua tahap. Pada lima tahun pertama, akan dibangun pembangkit sebesar 27,9 GW yang terdiri dari 9,2 GW berbasis gas, 12,2 GW dari EBT, 3 GW untuk sistem penyimpanan, dan 3,5 GW pembangkit batu bara yang sudah dalam tahap penyelesaian konstruksi.

Memasuki lima tahun kedua, fokus beralih ke pengembangan EBT dan penyimpanan energi sebesar 37,7 GW atau 90 persen dari total kapasitas yang direncanakan. Sisanya sebesar 3,9 GW masih berasal dari pembangkit berbasis fosil seperti batu bara dan gas.

Jenis pembangkit energi terbarukan yang akan dikembangkan yaitu energi surya (17,1 GW), angin (7,2 GW), panas bumi (5,2 GW), hidro (11,7 GW), dan bioenergi (0,9 GW). Selain itu, energi baru seperti nuklir mulai diperkenalkan dengan pembangunan dua unit reaktor kecil di Sumatera dan Kalimantan, masing-masing berkapasitas 250 MW.