Ridwan Kamil: Investasi Swasta yang Masuk di IKN Sudah Capai Rp 35 T

Ketua TKD Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyampaikan pidato di acara 'Memilih Masa Depan', di Djakarta Theater Ballroom, Sabtu (3/2/2024). Foto: Fadhil Pramudya/kumparan

Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jawa Barat paslon 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Ridwan Kamil menegaskan proyek IKN benar-benar menarik investasi masuk.

"IKN itu sudah bergulir Rp 40 triliun, investasi yang hadir di IKN tahun ini Rp 35 triliun adalah dari swasta," kata Ridwan Kamil di acara Memilih Masa Depan di Djakarta Theater XXI Ballroom, Jakarta, Sabtu (3/2).

Ridwan Kamil sekaligus membantah pihak-pihak yang menyebut IKN gagal menarik investasi. Mantan Gubernur Jawa Barat ini bilang dirinya sendiri terlihat dalam kurasi proyek di sana.

"Jadi tidak betul ada yang bikin statement oh tidak ada investasi, orang tidak datang. Saya sebagai kurator tiap hari rapat untuk memeriksa 4 rumah sakit. Untuk memeriksa 2 superblock, duit dari mana? Dari swasta. Berarti apa, IKN-nya mengundang investasi dengan nyata," tegasnya.

Ridwan Kamil (kiri), bersama Nagita Slavina, dan Erick Thohir, hadir di lokasi acara 'Memilih Masa Depan' di Djakarta Theater Ballroom, Sabtu (3/2/2024). Foto: Fadhil Pramudya/kumparan

Dia mengatakan pembangunan IKN sekarang sudah dimulai dan masyarakat harus mengawal pembangunan itu. Ridwan Kamil juga mengatakan jangan setiap kali ganti Presiden, pembangunan yang sudah dilakukan pemerintah berjalan dengan tidak konsisten.

"Jadi IKN itu idenya sudah bergulir, kita kawal, jangan tiap ganti presiden masa kita balik kanan terus. Maju itu harus ke depan, jangan maju mundur maju mundur, kapan kita menjadi negara majunya," kata dia.

Dirinya mengutip data PBB yang menyebut tahun 2050 hampir 70 persen masyarakat tinggal di kota. Bila itu terjadi konsekuensinya adalah penumpukan penduduk, sedangkan lahannya terbatas. Menurutnya sebuah perkotaan itu harus dipisahkan antara pusat politik dan ekonomi. Oleh karena itu dia menilai ibu kota baru IKN adalah keputusan tepat.

"Di dunia perkotaan yang paling betul itu, pusat politik itu dipisahkan dengan pusat ekonomi. Jadi keputusan IKN itu adalah yang paling benar," pungkasnya.