Ringankan Eksportir, Kemendag Gratiskan Penerbitan Surat Keterangan Asal

20 Oktober 2020 19:11 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Suasana di Pergudangan Marunda Center, Taruma Jaya, Bekasi Utara (19/12) yang akan lakukan ekspor.
 Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Suasana di Pergudangan Marunda Center, Taruma Jaya, Bekasi Utara (19/12) yang akan lakukan ekspor. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
ADVERTISEMENT
Kemendag mengimplementasikan pengenaan sementara tarif nol rupiah (Rp 0) atas penerbitan surat keterangan asal (SKA) untuk barang asal Indonesia sejak 13 Oktober 2020 dan berlaku hingga 31 Desember 2020.
ADVERTISEMENT
Sebelumnya, tarif formulir SKA ditetapkan sebesar Rp 25.000 per set, dan jumlahnya ditetapkan berdasarkan jumlah setoran yang dibayar. Upaya ini merupakan langkah Kemendag dalam mengakselerasi ekspor nasional.
“Dengan diadakannya pembayaran dari eksportir kepada pemerintah melalui bank, maka berkurang alur proses penerbitan SKA. Diharapkan dengan dipotongnya satu alur proses penerbitan SKA, hal tersebut dapat semakin memperlancar dan menstimulasi ekspor,” urai Menteri Perdagangan Agus Suparmanto melalui keterangan tertulis, Selasa (20/10).
Agus juga mengungkapkan, ada sejumlah dampak positif dari pemberlakuan tarif nol terhadap jasa penerbitan SKA, antara lain eksportir akan menghemat biaya pengurusan dokumen ekspor sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekspor dalam masa pandemi COVID-19.
“Bagi UMKM, penurunan tarif sampai nol rupiah diharapkan dapat mendorong dan mendukung UMKM dalam meningkatkan kinerja ekspornya. Sementara bagi pelaku usaha besar dengan nominal jumlah formulir SKA yang besar, dapat merasakan keringanan biaya operasional perusahaan,” imbuhnya.
ADVERTISEMENT
Menteri Perdagangan Agus Suparmanto saat melakukan konferensi pers. Foto: Humas Kemendag
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Marthin menjelaskan, usulan penghapusan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) jasa layanan penerbitan SKA kepada Menteri Keuangan melalui surat pada 30 April 2020 lalu.
“Untuk itu, Kemendag menyambut baik keputusan Menteri Keuangan yang menerima usulan penghapusan tarif tersebut dengan menerbitkan PMK Nomor 137 Tahun 2020,” ungkap Marthin.
Kemendag kemudian menindaklanjuti kebijakan tarif nol ini melalui Permendag Nomor 79 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Jasa Penerbitan SKA untuk Barang Asal Indonesia.
“Meskipun bersifat sementara, namun tidak menutup kemungkinan aturan ini untuk diperpanjang,” imbuh Marthin.
Beberapa pokok ketentuan mengenai tarif formulir SKA yang diatur melalui Permendag Nomor 79 tahun 2020 yaitu, formulir SKA yang diajukan eksportir kepada Instansi Penerbit SKA (IPSKA) secara elektronik dikenakan tarif Rp 0 untuk semua jenis formulir SKA, baik SKA preferensi maupun non preferensi, kepada seluruh eksportir baik berskala kecil, menengah, maupun besar. Selain itu, IPSKA menetapkan jumlah formulir SKA yang diserahkan kepada eksportir pengguna SKA berdasarkan kinerja ekspor (past performance) dan/atau pertimbangan lain sesuai kebutuhan ekspor.
ADVERTISEMENT