Rini: Kementerian BUMN Akan Hilang, Nanti Ada Super Holding

Menteri BUMN Rini Soemarno pada peluncuran KIK DINFRA oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk di Gedung BEI, Senin (15/4). Foto: Dok. Kementerian BUMN

Pada Debat Final Pilpres pekan lalu, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo sempat melontarkan adanya wacana pembentukan super holding BUMN. Terkait hal tersebut, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno membenarkan adanya rencana itu.

Menurut Rini, super holding yang dimaksud Jokowi sama seperti super holding yang telah ada di Singapura dan Malaysia. Dengan adanya super holding maka Kementerian BUMN pun akan hilang.

“Ya Kementerian BUMN akan hilang. Jadinya nanti ada super holding. Iya nantinya mejadi kaya Temasek (Singapura), kaya Khazanah (Malaysia),” ungkap Rini di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (15/4).

Rini mengatakan, nantinya super holding tersebut akan dikontrol langsung oleh pemerintah sama seperti Temasek dan Khazanah yang bertanggung jawab langsung ke Perdana Menteri. Sehingga nantinya super holding juga akan langsung bertanggung jawab ke Presiden, sama seperti kementerian yang lain.

Hanya saja karena menjadi super holding maka bentuknya tidak lagi birokrasi atau kementerian. “Cuma bentuknya itu bukan bentuk seperti birokrasi, bentuknya bukan kementerian. Yang diharapkan Bapak Presiden itu kan betul-betul bahwa BUMN dikelola secara profesional. Jadi, yang mengawasi harus orang-orang profesional, bukan orang-orang birokrasi,” ujarya.

Lebih lanjut, Rini menegaskan peran pemerintah tetap akan ada sebab pemegang saham super holding nantinya adalah pemerintah. “Oh, iya (peran pemerintah) tidak (hilang) dong. Orang pemegang sahamnya pemerintah, kok,” tegasnya.