Rini Rombak Direksi BUMN: dari BTN hingga PGN

Menteri BUMN Rini Soemarno. Foto: Dewi Rachmat Kusuma/kumparan

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sejumlah BUMN usai digelar. Hasilnya, terjadi perombakan direksi pada perusahaan-perusahaan berpelat merah tersebut.

Menteri BUMN Rini Soemarno tentu berperan dalam perombakan direksi sejumlah BUMN. Sebab setiap hasil RUPS BUMN juga sudah mendapatkan persetujuan Kementerian BUMN.

Perombakan BUMN diawali dengan pencopotan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Maryono. Selanjutnya hasil RUPSLB menunjuk Suprajarto untuk menggantikan posisi Maryono tersebut.

Suprajarto sendiri bukanlah orang baru di dunia perbankan. Ia sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI).

Suprajarto Tolak Pimpin BTN

Selang beberapa jam setelah pengumuman hasil RUPSLB tersebut, Suprajarto mengemukakan keengganannya memimpin BTN. Apalagi jika dilihat berdasarkan aset, pergeserannya memimpin BTN seperti 'turun kelas.'

Mengutip laporan keuangan terbaru, BRI memiliki aset per Juni 2019 sebesar Rp 1.288 triliun. Sedangkan BTN berada di urutan kelima, asetnya hanya seperempatnya dari BRI atau Rp 312 triliun.

Mantan Direktur Utama BRI Suprajarto memberikan keterangan pers tentang penunjukan dirinya menjadi Dirut BTN melalui RUPSLB di Jakarta, Kamis (29/8). Foto: ANTARA FOTO/Humas BRI

Bank BRI juga masuk Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) IV dengan modal inti di atas Rp 30 triliun. Sedangkan BTN masuk bank BUKU III, dengan modal inti di kisaran Rp 5 triliun hingga Rp 30 triliun.

“Saya tidak dapat menerima keputusan itu. Untuk itu saya memutuskan mengundurkan diri dari keputusan RUPSLB tersebut,” katanya dalam pernyataan pers yang berlangsung di Restoran Tesate Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/8).

Suprajarto juga menuturkan, ia sama sekali tak diajak bicara terkait penunjukkan tersebut. Ia justru mengetahui keputusan RUPSLB itu dari media.

"Saya enggak diajak bicara," lanjut Suprajarto.

Alasan Kementerian BUMN Geser Suprajarto

Kementerian BUMN mengungkapkan alasan menggeser Suprajarto menjadi Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Padahal, Suprajarto dinilai cukup moncer selama menjabat Dirut PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) atau BRI.

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN, Gatot Trihargo mengatakan, dipilihnya Suprajarto sebagai Dirut BTN karena dia dinilai bisa mengakselerasi kinerja perusahaan.

"Dia kaliber, kalau lihat CV-nya, dia (Suprajarto) sudah di BNI, BRI, sekarang ke BTN. Jadi untuk hal yang seperti ini beliau bisa menangani dengan baik," kata Gatot.

Gatot Trihargo Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan. Foto: Nicha Muslimawati/kumparan

Gatot mengatakan salah satu tugas utama Suprajarto menjadi Dirut BTN adalah mengatasi defisit atau backlog perumahan yang cukup tinggi di Indonesia. Adapun kebijakan pemerintah untuk mengatasi backlog tersebut dengan program satu juta rumah.

BRI dan BTN Jalan Tanpa Dirut

Usai Suprajarto menolak memimpin BTN, artinya terjadi kekosongan jabatan pada Dirut BTN maupun BRI.

Gatot menjelaskan, menurut aturan yang berlaku, penunjukan direktur utama harus ditentukan 90 hari setelah RUPSLB kemarin.

"Kalau by regulasi, harus 90 hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) kemarin. Karena kan ini penunjukkan dirutnya baru ditetapkan secara verbal, belum secara tertulis. Kalau sudah tertulis baru," katanya.

Setelah 90 hari, pihaknya kembali menggelar RUPSLB untuk menunjuk dirut BTN yang baru. Sementara soal pengunduran diri Suprajarto, kata Gatot, juga harus ditetapkan dalam RUPS. Sehingga saat ini sebenarnya status Suprajarto masih diusulkan sebagai Dirut BTN.

Sementara untuk mengisi kekosongan Dirut BTN akan diisi oleh pelaksana harian (Plh). Untuk Plh akan dipilih dari direksi yang paling lama bekerja di BTN. Dari situ dipilih Direktur Commercial Banking Oni Febriarto Rahardjo yang menjadi Plh.

"Pak Oni pertama (yang paling lama bekerja di BTN) kedua Nixon. Jadi yang paling lama di masa jabatannya walaupun muda tapi lama, bukan paling tua," jelas Gatot.

Untuk BRI sendiri, baru akan diadakan RUPSLB pada Senin (2/9).

Rombak Direksi BNI

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) juga terkena perombakan. Dalam hasil RUPSLB, pemegang saham sepakat mencopot Direktur Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Jaringan BNI Catur Budi Harto. Dengan demikian, dilakukan pergeseran kepengurusan direksi.

Sementara untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Budi Harto, pemegang saham menunjuk Tambok P Setyawati. Dia sebelumnya menjabat sebagai Direktur Bisnis Konsumer BNI.

Selain itu, pemegang saham sepakat menunjuk Ario Bimo menjadi Direktur Keuangan BNI. Dia sebelumnya menjabat sebagai Kepala Cabang Luar Negeri BNI Tokyo.

Direksi PGN Juga Dirombak

Kementerian BUMN juga merombak jajaran direksi dan komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN (PGAS).

Danny Praditya dicopot dari jabatan Direktur Komersial PGN. Posisi tersebut diisi oleh Dilo Seno Widagdo. Dilo sebelumnya menjabat sebagai Direktur Infrastruktur dan Teknologi.

Sementara posisi Dilo diisi oleh Redy Feryanto. Selain Danny, dalam rapat juga mencopot Said Reza Pahlevy dari jabatan Direktur Keuangan PGN. Posisinya digantikan oleh Arie Noebelta Kaban.

Direktur Utama PGN Gigih Prakoso mengatakan, keputusan tersebut merupakan wewenang pemegang saham seri A yakni Kementerian BUMN. Perubahan ini juga berdasarkan kajian mereka.

"Untuk Direktur Infrastruktur ini ada Pak Redy. Dia punya pengalaman di bidang infrastruktur dan proyek konstruksi. Lalu ada Pak Arie Kaban punya background di UGM bidang keuangan," kata Gigih dalam konferensi pers di Hotel Four Seasons, Jakarta, Jumat (30/8).

Direktur Utama PGN, Gigih Prakoso. Foto: Elsa Toruan/kumparan

Adapun Said Reza Pahlevy dicopot karena bakal mendapatkan penugasan baru di PT Pertamina (Persero), induk holding BUMN migas.

Klaim Sudah Disetujui Presiden

Menurut Gatot, pergantian direksi pada BUMN merupakan hal yang biasa. Dia memastikan Menteri BUMN Rini Soemarno sudah melaporkan soal pergantian tersebut kepada Presiden Joko Widodo.

"Terkait instruksi, Ibu Rini sudah berkoordinasi dengan Presiden mengenai hal ini. Dan semua BUMN besar, Ibu Rini pasti komunikasi dengan Presiden," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi), meminta para menterinya tak mengambil keputusan strategis hingga Oktober 2019 atau saat pembentukan kabinet pemerintahan baru. Keputusan strategis itu termasuk di antaranya mengganti dirjen hingga manajemen BUMN.

"Iya memang (dilarang) sampai Oktober. Memang ada arahan seperti itu waktu sidang kabinet," tutur Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (6/8).

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Larangan yang dimaksud misalnya, para menteri tak boleh mengeluarkan kebijakan strategis atau pergantian jabatan di posisi tertentu.

"Para menteri diimbau untuk, diminta untuk tidak mengeluarkan kebijakan strategis dan juga penempatan atau penggantian jabatan-jabatan atau posisi tertentu. Dua hal itu," tutur dia.

Menurut dia, larangan pergantian posisi termasuk direksi BUMN dan jabatan-jabatan lain di tingkat eselon satu. Moeldoko mengatakan, karena sifatnya perintah, maka seluruh menteri harus mentaati instruksi Jokowi tersebut.

Moeldoko menegaskan larangan ini tak hanya terkait kebijakan yang diambil Menteri BUMN Rini Soemarno.

"Bukan hanya direksi BUMN. Jabatan-jabatan pada posisi tertentu yang levelnya mungkin level dirjen atau gimana. Tapi perintahnya begitu dan bukan hanya kepada Bu Rini tapi kepada semuanya," tutur dia.