Rini Soemarno dan Gaduh Bongkar Pasang Direksi BUMN
PerbesarJelang pergantian masa pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, Menteri BUMN Rini Soemarno meminta kepada sejumlah perusahaan pelat merah untuk menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).
Perombakan manajemen itu diagendakan di tujuh BUMN, yakni 4 BUMN perbankan, 2 BUMN yang bergerak di bidang farmasi, dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) yang bergerak di sektor energi.
Padahal sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi), meminta para menterinya tak mengambil keputusan strategis hingga Oktober 2019 atau saat pembentukan kabinet pemerintahan baru. Keputusan strategis itu termasuk di antaranya mengganti dirjen hingga manajemen BUMN.
Meski mengaku telah mengantongi izin Jokowi, namun di awal gelaran RUPSLB sudah terjadi kegaduhan. Pada RUPSLB Bank Mandiri Rabu (28/8), keputusan Rini mengganti komisaris diterima seluruh pihak. Namun, RUPSLB Bank BTN pada Kamis (29/8), kegaduhan itu terjadi. Direktur Utama BRI Suprajarto yang ditunjuk menjadi direktur utama BTN, menolak. Dia memilih mundur.
Berikut 3 hal yang perlu diketahui mengenai bongkar pasang Direksi BUMN oleh Rini Soemarno:
1. Suprajarto Tak Terima
Kegaduhan dikarenakan kebijakan Rini bermula saat RUPSLB BTN memutuskan Direktur Utama BRI Suprajarto, ditunjuk menggantikan Direktur Utama BTN Maryono. Tak selang lama, Suprajarto memutuskan untuk tak menerima penugasan itu.
“Saya tidak dapat menerima keputusan itu. Untuk itu saya memutuskan mengundurkan diri dari keputusan RUPSLB tersebut,” ucapnya di Restoran Tesate Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/8).
Lebih lanjut, Suprajarto mengaku sama sekali tidak diajak bicara terkait penunjukkan tersebut. Ia justru mengetahui keputusan RUPSLB itu dari media. Di samping itu, sebenarnya pemindahan Suprajarto dari BRI ke BTN dinilai beberapa pihak adalah turun kelas.
Mengutip laporan keuangan terbaru, BRI memiliki aset per Juni 2019 sebesar Rp 1.288 triliun. Sedangkan BTN berada di urutan kelima, asetnya hanya seperempatnya dari BRI atau Rp 312 triliun.
"Saya enggak diajak bicara," lanjut Suprajarto.
2. 5 RUPSLB Masih Akan Digelar
Setelah Mandiri dan BTN, hari ini, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) menyelenggarakan RUPSLB. Kemudian RUPSLB BRI akan digelar pada Senin (2/9), disusul Kimia Farma dan Indofarma pada Rabu (18/9).
Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno menyatakan, pergantian pengurus perusahaan dalam RUPSLB sudah mendapat persetujuan Presiden.
“Memang kalau direksi dirombak persetujuan siapa? Kalau ada pergantian direksi persetujuan siapa? Presiden kan! Jadi pertama tahun lalu ada RUPSLB biasa saja, enggak diributin,” katanya saat ditemui di acara Pertamina Digital Expo di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Kamis (29/8).
3. Diminta Tak Jadi Alat Politik
Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah mengatakan, perombakan di tubuh BUMN pada dasarnya sah-sah saja asalkan didasarkan pada kinerja.
"Perombakan besar-besaran direksi BUMN selama terjadi sesuai jadwalnya, enggak masalah. Itu hak pemerintah atau rezim yang berkuasa. Tapi kalau tidak sesuai jadwal dan dilatarbelakangi kepentingan pribadi, saya kira itu bukan hal yang bagus," kata Piter saat dihubungi kumparan, Rabu (17/7).
Piter mengatakan, idealnya BUMN itu profesional, lepas dari permasalahan politik, walaupun tidak serta merta suci dari politik tetapi jangan dijadikan alat politik. Sikap profesional yang dimaksud adalah masa tugas manajemen BUMN harus sesuai kontraknya, misal 5 tahun.
Direksi BUMN boleh dihentikan di jalan jika terbukti tidak bekerja dengan baik dan tidak memenuhi target yang disepakati perusahaan dan negara. Tapi kalau perombakan dilatarbelakangi politik, Piter melihat, BUMN akan susah tumbuh sebagai perusahaan negara di level internasional.
"Dengan demikian manajemen bisa fokus bekerja. Tapi kalau ada budaya ganti di tengah jalan dengan pertimbangan yang tidak profesional, misal karena politik atau karena like and dislike, kita susah berharap BUMN tumbuh kuat ke level global," tutur Piter.
Untuk menghindari budaya pemberhentian direksi BUMN karena alasan politik, Piter mengatakan, harus ada kemauan bersama (political will) dari semua pihak dan melihat BUMN sebagai lembaga profesional. Sayangnya, menurut dia, saat ini budaya itu belum terbentuk.