Riset: Indonesia Bisa Percepat Pensiun Dini PLTU Batu Bara di 2045

Batu bara sedang diturunkan dari tongkang di PLTU Suralaya di Cilegon Foto: RONALD SIAGIAN / AFP

Riset terbaru Institute for Essential Services Reform (IESR) dan Center for Global Sustainability (CGS) University of Maryland yang didukung oleh Bloomberg Philanthropies, menunjukkan Indonesia dapat mempercepat pensiun dini PLTU batu bara pada tahun 2045 dengan dukungan internasional.

Peneliti dari CGS University of Maryland, Ryna Cui, mengatakan Indonesia harus menghentikan operasi 72 PLTU batu bara, dimulai dengan mengurangi pembangkitan listrik dari PLTU sebesar 11 persen selama delapan tahun atau hingga 2030.

Berdasarkan kajian berjudul "Retirement Plan and Financing Needs for Accelerated and Just Coal Power Phase Out in Indonesia" tersebut, jumlah PLTU batu bara yang dipensiunkan bisa ditingkatkan menjadi 90 persen sebelum tahun 2040.

“Analisis kami menemukan bahwa melalui transisi batu bara yang berkeadilan, saat ini Indonesia dapat mengambil tindakan kritis untuk mengakselerasi pensiun dini batu bara dan memperkuat komitmen iklim internasional sebelum COP27,” ujarnya saat peluncuran kajian, Rabu (3/8).

Sementara itu, lanjut dia, kebutuhan pembiayaan untuk menerapkan penghentian PLTU batu bara dengan transisi energi berkeadilan diperkirakan mencapai USD 27,5 miliar. Hal ini membutuhkan upaya dalam negeri disertai dukungan internasional.

Meskipun Indonesia telah berkomitmen net zero emission di 2060 dan pensiunkan PLTU secara bertahap pada tahun 2040 dengan bantuan internasional, ketergantungan Indonesia pada batu bara untuk sistem energi dan kegiatan ekspor menjadi tantangan dalam mencapai tujuan tersebut.

Meski begitu, menurut Ryna, dengan penjadwalan pensiun per unit PLTU, Indonesia dapat menegaskan komitmen kepada dunia, untuk menetapkan target penghentian atau pensiunkan PLTU batu bara pada tahun 2045.

Kerangka kerja di laporan ini diawali dengan mengembangkan target bebas emisi pada 2050, yang dilanjutkan dengan menyusun peta jalan penghentian per unit PLTU batu bara secara jelas melalui pendekatan pemodelan yang terintegrasi.

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengatakan, jadwal pensiun yang tercantum dalam kajian tersebut dibentuk berdasarkan kinerja teknis, ekonomi, dan lingkungan masing-masing PLTU batubara.

“Kajian ini menawarkan tenggat waktu penghentian per unit PLTU batu bara secara terperinci yang layak secara finansial berdasarkan penilaian sistematis kami tentang manfaat dan biaya implementasi transisi energi batu bara ke energi bersih yang berkeadilan serta cepat,” imbuhnya.

Fabby menambahkan, pihaknya menemukan Indonesia dapat berhenti menggunakan batu bara lebih dini. Namun yang terpenting adalah kajian ini menunjukkan Indonesia dapat melakukannya dengan cara yang menguntungkan kesehatan dan ekonomi masyarakat.

Menurut dia, mempercepat pensiun dini PLTU batu bara akan menelan biaya lebih dari USD 32 miliar hingga 2050. Akan tetapi, rencana tersebut mempunyai manfaat positif dari terhindarnya biaya subsidi listrik dari PLTU dan biaya kesehatan yang masing-masing berjumlah USD 34,8 miliar dan USD 61,3 miliar.

Biaya subsidi listrik dan kesehatan itu 2-4 kali lebih besar dari biaya aset terbengkalai, penghentian pembangkit (decommissioning), transisi pekerjaan, dan kerugian penerimaan negara dari penghentian batu bara.

Direktur Center for Global Sustainability, Universitas Maryland Nathan Hultman menambahkan kajian ini juga menyajikan peta jalan untuk membantu mengurangi lebih dari 2.600 emisi MtCO2 melalui penghentian penggunaan PLTU batu bara.

“Kontribusi ini akan menuai manfaat yang signifikan tidak hanya bagi masyarakat Indonesia tetapi juga dunia. Pendekatan yang baru dalam hal bantuan finansial internasional menjadi komponen kritikal untuk mencapai kemungkinan transisi yang lebih cepat," tuturnya.